Senat AS mendekati pemungutan suara atas Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, rancangan undang-undang struktur pasar yang didukung Partai Republik untuk menetapkan aturan baru bagi aktivitas aset digital. Sejumlah senator Demokrat dan kelompok masyarakat sipil menilai naskahnya belum memadai karena tidak menyentuh isu etika yang mereka kaitkan dengan hubungan keuangan Presiden Donald Trump dengan sebagian pelaku industri kripto. Dalam konferensi pers Selasa, Senator Chris Murphy, Jeff Merkley, dan Chris Van Hollen bersama perwakilan Americans for Financial Reform, Indivisible, serta aktor Ben McKenzie mengkritik RUU tersebut. Mereka menyebutnya sebagai bentuk "korupsi kripto Trump" dan memperingatkan bahwa kerangka regulasi baru tanpa pembatasan konflik kepentingan dapat "melindungi" kemampuan Presiden untuk memengaruhi sektor tersebut. Poin-poin utama Murphy, Merkley, dan Van Hollen menyatakan tidak akan mendukung CLARITY Act kecuali ditambahkan pagar pengaman etika. Jalur pengesahan di Senat terbilang sempit. RUU ini membutuhkan ambang 60 suara dan, jika ada perubahan di Senat, harus kembali ke DPR. Konsekuensinya, dukungan sebagian senator Demokrat dinilai hampir pasti diperlukan. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan pemungutan suara akan digelar sebelum masa reses/periode kerja yang dimulai 10 Agustus, meski hingga Selasa waktu pastinya belum tercantum di kalender resmi Senat. CLARITY Act disebut didukung sedikitnya dua organisasi penegak hukum yang menilai aturan yang lebih jelas dapat membantu memerangi kejahatan terkait aset digital. Tarik-menarik etika mengancam target dukungan lintas partai CLARITY Act telah bergerak di Kongres sekitar satu tahun dan sebelumnya sudah lolos di DPR sebagai bagian dari agenda "Crypto Week" Partai Republik. Menjelang pembahasan di lantai Senat, penolakan lebih banyak diarahkan pada kelengkapan ketentuan etika, bukan pada kebutuhan adanya aturan. Murphy menilai tidak ada alasan membangun sistem regulasi baru untuk kripto bila tidak mencegah apa yang ia sebut sebagai praktik korupsi di industri. Ia juga memperingatkan RUU itu dapat berubah menjadi "korupsi yang fundamental" bila justru menutup ruang pengaruh Presiden atas cara sektor tersebut diatur. Van Hollen, Murphy, dan Merkley merujuk pada pengungkapan terbaru Trump sebagai alasan memperkuat perlunya ketentuan pengaman. Artikel menyebut Trump mengungkap memperoleh US$1,4 miliar dari usaha kripto pada 2025, yang dijadikan bagian dari keberatan terkait posisi etika dalam RUU tersebut. Senator Elizabeth Warren, pengkritik berpengaruh sejumlah kebijakan terkait kripto, juga mendesak agar RUU ini menangani "korupsi keuangan yang terang-terangan", sejalan dengan kelompok yang menolak bentuk RUU saat ini. Dengan syarat 60 suara, penolakan Demokrat dapat menyulitkan pengesahan meski Republik memegang mayoritas tipis. Perhitungan suara menjadi krusial bagi pimpinan partai untuk menghindari kegagalan voting di lantai. Makna jadwal voting bagi negosiasi Thune mengatakan kepada Bloomberg Government News bahwa Senat akan melakukan voting sebelum reses Agustus yang dimulai 10 Agustus. Janji ini mempersempit ruang negosiasi untuk melahirkan amandemen atau kesepakatan tambahan. Jika voting terjadi sebelum 10 Agustus, waktu untuk menyelesaikan perdebatan soal bahasa etika, ketentuan stablecoin, dan detail implementasi lainnya menjadi terbatas. Tekanan politik soal timing juga meningkat dari sisi Republik. Artikel menyebut Trump mendorong senator agar meloloskan RUU tersebut "untuk menghormati" Senator Lindsey Graham setelah wafat pada akhir pekan. Meski disebut Graham tidak tampak membuat pernyataan publik yang secara langsung mendukung CLARITY, komentar Presiden diposisikan sebagai tambahan momentum menuju voting. Artikel juga menyoroti tipisnya jumlah Republik di kamar setelah wafatnya Graham, serta menyebut Senator Mitch McConnell masih dirawat di rumah sakit per Selasa. Dengan mayoritas yang dilaporkan 52-47 setelah kematian Graham, tingkat kehadiran efektif dapat makin menentukan bagi jadwal voting yang sensitif waktu. Dukungan penegak hukum menjadi penyeimbang Di tengah penolakan berbasis etika, CLARITY Act juga mendapat dukungan dari organisasi penegak hukum. Artikel menyebut National Organization of Black Law Enforcement Executives dan Federal Law Enforcement Officers Association mendukung RUU ini, dengan alasan dapat membantu menghadapi kejahatan terkait aset digital. Dukungan ini memberi narasi kebijakan lain bagi para legislator: klaim bahwa aturan yang lebih jelas akan meningkatkan kepatuhan, memudahkan investigasi, dan memperkuat penuntutan di pasar yang kerap dikaitkan dengan aktivitas ilegal. Ketegangan antara dua narasi—pagar pengaman etika versus manfaat penegakan hukum—berpotensi menjadi fokus utama menjelang penghitungan suara. Jika amandemen etika dianggap tidak bisa ditawar oleh sebagian senator, argumen penegakan hukum saja mungkin tidak cukup untuk mencapai ambang 60 suara. Posisi RUU dan hal yang perlu dicermati Jika Senat mengubah CLARITY Act, RUU itu diperkirakan kembali ke DPR, sehingga perubahan terkait etika, rincian stablecoin, atau mekanisme struktur pasar lain dapat membuka kembali sebagian proses legislasi. Karena sudah lolos DPR hampir setahun setelah "Crypto Week", para pendukung kemungkinan ingin menghindari putaran yang memperlambat implementasi. Bagi investor, pengembang, dan pelaku pasar, voting di lantai Senat lebih menyangkut kepastian kebijakan ketimbang fluktuasi harga jangka pendek. Pertanyaan kuncinya: apakah senator Demokrat yang mempersoalkan etika dapat diyakinkan melalui klarifikasi atau pengecualian tertentu, atau penolakan mereka akan cukup kuat untuk memaksa penundaan atau membentuk ulang RUU. Menjelang target voting sebelum 10 Agustus, pasar akan menanti kapan teks final RUU dirilis, apakah bahasa etika menjadi titik panas di lantai, serta seberapa cepat negosiasi mampu mengubah penolakan menjadi dukungan yang cukup untuk menembus ambang 60 suara. Artikel ini pertama kali diterbitkan dengan judul: US Senators Clash Over CLARITY Act, Ethics Concerns Spur Vote on Crypto Breaking News – your trusted source for crypto news, Bitcoin news, and blockchain updates.

Odaily Planet Daily melaporkan, pada 13 Juli Kementerian Keuangan Republik Ceko menambahkan Polymarket ke dalam daftar platform perjudian internet tidak sah dan mengklasifikasikannya sebagai situs judi tanpa lisensi. Penyedia layanan internet (ISP) diwajibkan memblokir akses ke platform tersebut dalam 15 hari. Lembaga Pengawas Perjudian Ceko menyatakan Polymarket menyelesaikan transaksi menggunakan stablecoin USDC dan beroperasi sebagai bursa terdesentralisasi, tanpa menawarkan layanan melalui operator lokal yang berlisensi. Lembaga itu juga menyoroti bahwa sejumlah negara Uni Eropa belakangan membatasi atau memblokir Polymarket; Italia kembali mengaktifkan daftar pemblokirannya, sementara Belanda menolak banding dari platform tersebut. Di sisi lain, regulator pasar Uni Eropa, ESMA, mengeluarkan peringatan terpisah bulan ini bahwa kontrak event yang memenuhi kriteria instrumen keuangan dilarang dijual kepada investor ritel berdasarkan aturan opsi biner yang berlaku. Gibraltar pekan ini memperkenalkan kerangka regulasi khusus untuk pasar prediksi, sedangkan Malta tengah mengkaji sistem serupa. (Bitcoin.com News)

Republik Ceko menjadi negara Eropa terbaru yang memblokir Polymarket dengan alasan perjudian tanpa izin. Platform pasar prediksi berbasis kripto itu kini masuk daftar blokir resmi, dan penyedia layanan internet diberi waktu 15 hari untuk memutus akses. Kementerian Keuangan Ceko memasukkan Polymarket ke dalam "List of Unauthorized Internet Games" pada 13 Juli. Informasi itu disorot oleh Institute for Gambling Regulation, yang menandai pencantuman tersebut pada Selasa. Daftar blokir kementerian itu sudah memuat beberapa ribu situs. Alasan Ceko sejalan dengan banyak regulator Eropa: apa pun istilah yang dipakai, pasar prediksi dinilai berfungsi sebagai judi. Kementerian menilai Polymarket tidak diawasi secara memadai dan berisiko. Direktur Institute for Gambling Regulation, Jan Řehola, yang menyambut keputusan itu, menegaskan perbedaannya mendasar. Menurutnya, pada perjudian legal negara mengetahui siapa penyelenggara, siapa yang berpartisipasi, taruhan mana yang mencurigakan, serta mekanisme perlindungan pemain dan integritas pasar. Sebaliknya, pasar prediksi membuka taruhan atas hampir semua peristiwa—dari cuaca, keputusan politik, hingga operasi keamanan—tanpa pengawasan yang sebanding. Ia menyebutnya sebagai produk judi di luar aturan, bukan inovasi tanpa risiko. Řehola juga menyoroti risiko khas format ini: karena kontrak diselesaikan berdasarkan kejadian di dunia nyata, muncul insentif untuk memengaruhi peristiwa tersebut atau memperdagangkan informasi nonpublik—padanan "insider trading" di pasar prediksi. Kekhawatiran semacam ini ikut membayangi Polymarket di yurisdiksi lain, menyusul beberapa episode ketika trader meraup untung dari kontrak terkait peristiwa geopolitik dan keamanan. Struktur operasi Polymarket kerap berbenturan dengan hukum perjudian nasional. Polymarket berjalan sebagai bursa terdesentralisasi yang melakukan penyelesaian transaksi menggunakan stablecoin USDC, bukan melalui operator lokal berlisensi. Model ini menempatkannya di luar kerangka perizinan dan pengawasan yang lazim dipakai regulator Eropa untuk aktivitas taruhan. Institute for Gambling Regulation mencatat, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah negara Uni Eropa membatasi atau memblokir platform tersebut. Tekanan meningkat bulan ini setelah Italia kembali memasukkan Polymarket ke daftar blokirnya, sementara Belanda menolak banding dari platform itu. Terpisah, pengawas pasar Uni Eropa, ESMA, memperingatkan bulan ini bahwa kontrak peristiwa yang memenuhi definisi instrumen keuangan sudah dilarang untuk dijual kepada ritel berdasarkan aturan binary options yang berlaku. Di tengah arus pengetatan, sebagian kecil yurisdiksi bergerak ke arah sebaliknya. Gibraltar pekan ini meluncurkan kerangka regulasi khusus untuk pasar prediksi—yang pertama di dunia—dengan memisahkannya dari undang-undang perjudian umum dan memberikan lisensi bagi operator untuk melayani pasar, alih-alih melarang. Malta juga menyatakan tengah mengeksplorasi rezim serupa. Kondisinya memunculkan perpecahan di Eropa: mayoritas regulator nasional memperlakukan pasar prediksi sebagai judi ilegal dan memblokirnya, sementara beberapa yurisdiksi bersaing menjadi "rumah" yang teregulasi bagi sektor ini. Perbedaan arah kebijakan itu muncul saat volume perdagangan pasar prediksi menembus rekor tertinggi, sebagian didorong oleh Piala Dunia yang memiliki audiens besar di Eropa.

Perundingan di Senat AS terkait regulasi stablecoin masih berlanjut. Menurut CoinDesk, Senator Thom Tillis mengusulkan penambahan mekanisme "circuit breaker" dalam versi Senat dari CLARITY Act, yang memungkinkan regulator turun tangan bila menilai aktivitas terkait stablecoin memicu arus keluar simpanan bank secara lebih luas. Dalam beberapa pekan terakhir, skema imbal hasil (yield) stablecoin menjadi salah satu titik utama negosiasi. Kelompok perbankan khawatir produk stablecoin yang menawarkan imbal hasil mirip deposito dapat menarik dana dari sistem perbankan tradisional ke aset digital, sehingga melemahkan basis pendanaan bank untuk penyaluran kredit dan aktivitas operasional lainnya. Rancangan mekanisme ini, berdasarkan arah pembahasan yang sudah terungkap, akan memberi kewenangan intervensi kepada lembaga seperti Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ketika sudah terlihat tanda arus keluar simpanan yang bersifat sistemik. Ketentuannya bukan larangan menyeluruh yang bersifat preventif atas insentif stablecoin, melainkan tindakan setelah indikasi outflow teridentifikasi. Senat tampaknya berupaya menyeimbangkan dua kepentingan: tidak mematikan desain insentif stablecoin sekaligus menambah lapisan perlindungan bagi sistem perbankan. Kompromi sebelumnya belum meredakan kekhawatiran bank. Dalam negosiasi terdahulu yang melibatkan Tillis dan Senator Demokrat Angela Alsobrooks, kedua pihak sempat menyepakati ruang bagi perusahaan kripto untuk menawarkan imbalan yang terkait penggunaan, tetapi melarang yield stablecoin yang tidak dibatasi. Kelompok perbankan menilai rumusan "imbalan yang diperbolehkan" masih kabur dan menyisakan ketidakpastian besar tentang bagaimana regulator akan menafsirkan berbagai produk stablecoin ke depan. Bank komunitas menjadi pihak yang paling sensitif, karena khawatir aset digital ber-yield menarik simpanan secara luas dan menggerus sumber pendanaan bank lokal. Senat berencana merilis teks RUU dalam beberapa hari ke depan. Di luar isu stablecoin, pembahasan turut tersendat oleh perbedaan pandangan lain: sebagian legislator Demokrat meminta agar ketentuan etika terkait kepentingan bisnis kripto Presiden Trump dimasukkan sebagai syarat melanjutkan legislasi. Senator Elizabeth Warren juga pekan ini mendorong rekan-rekannya memasukkan pengaman tersebut. Senator Cynthia Lummis mengatakan dalam wawancara dengan FOX Business bahwa teks CLARITY Act diperkirakan akan dirilis dalam beberapa hari. Ia menyebut tujuan regulasi ini untuk memperkuat perlindungan konsumen, membantu penegak hukum memerangi pembiayaan ilegal, dan menjaga pertumbuhan pasar aset digital tetap berada di Amerika Serikat. Lummis juga menyatakan pimpinan Senat berupaya membawa RUU ini ke pemungutan suara penuh sebelum masa reses Agustus. Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan bahwa bila negosiasi berjalan lancar, Senat menargetkan pemungutan suara pada akhir Juli. Penjadwalan final tetap bergantung pada Pemimpin Mayoritas Senat John Thune. Pada tahap ini, peluang dukungan bipartisan masih ditentukan oleh kemampuan Senat menyelesaikan perbedaan terkait regulasi stablecoin, ketentuan perlindungan perbankan, dan persyaratan etika.

Naskah CLARITY Act diperkirakan akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Senator Cynthia Lummis mengatakan kepada Fox Business bahwa rancangan undang-undang tersebut "siap tayang" dan memperkirakan Senat dapat menggelar pemungutan suara dalam empat minggu mendatang. Pimpinan Senat membidik pembahasan di pleno pada pekan 20 Juli agar beleid ini bisa disahkan sebelum masa reses 7 Agustus. Meski begitu, CLARITY Act masih membutuhkan sekitar tujuh suara dari Partai Demokrat untuk lolos. Sejumlah isu masih menjadi titik tarik-menarik, terutama aturan etika dan imbal hasil (yield) stablecoin.

HM Revenue and Customs (HMRC) Inggris merilis aturan baru untuk perpajakan aktivitas decentralized finance (DeFi) yang menunda kewajiban Capital Gains Tax (CGT) sampai pemilik benar-benar "melepas" aset kripto secara ekonomis. Peralihan ini menggantikan model "dry tax" 2022 yang menuai kritik karena dapat memicu pajak setiap kali token dipindahkan, termasuk saat berinteraksi dengan smart contract. HMRC resmi memperkenalkan prinsip "no gains, no loss" (NGNL) dalam regulasi bertajuk "Tax treatment of cryptoasset loans and liquidity pools". Skema ini akan mulai berlaku pada 6 April 2027 dan diperkirakan mencakup sekitar 700.000 pengguna DeFi. Inti kebijakannya sebagai berikut: - Setoran aset kripto ke protokol berbunga, liquidity pool, atau penggunaan sebagai agunan akan mengikuti aturan NGNL. - Pemindahan token melalui smart contract dikategorikan sebagai peristiwa "netral pajak". CGT baru timbul saat terjadi "economic disposal", yakni ketika aset dijual di bursa, ditukar dengan aset lain, atau ketika pengguna menarik aset dari liquidity pool melebihi jumlah yang sebelumnya disetor. - HMRC akan memperlakukan hasil staking, imbal hasil mining, airdrop, bunga, rewards, hingga pembayaran pekerjaan dalam bentuk kripto sebagai penghasilan lain-lain. Penerimaan tersebut dikenai Income Tax pada tahun diterima, dengan tarif maksimum sampai 45%. - Aturan baru turut menekankan pelacakan transaksi kripto yang lebih ketat untuk menekan sengketa pajak. Dari sisi pelaporan, pada November 2023 Inggris menyatakan komitmen mengadopsi kerangka OECD bernama CARF (CryptoAsset Reporting Framework). Mulai 2027, HMRC akan meminta data riwayat transaksi dari platform kripto guna memverifikasi aset yang berhak memperoleh penangguhan berdasarkan NGNL. Dibanding rezim sebelumnya, pedoman baru ini dinilai lebih ringkas dan mengurangi beban administrasi besar bagi pengguna DeFi maupun otoritas pajak. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan target multi-tahun Financial Conduct Authority (FCA) untuk memperkuat posisi Inggris sebagai pusat kripto global yang kompetitif.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) memerintahkan Kalshi untuk mengabaikan permintaan pengadilan di Michigan yang meminta transaksi pelanggan dibatalkan dan dananya dikembalikan. Langkah ini memanaskan benturan kewenangan federal dan negara bagian terkait pasar prediksi. Ketua CFTC Mike Selig (@ChairmanSelig) menegaskan negara bagian tidak bisa "mengintimidasi" pasar yang terdaftar secara federal. Ia juga menyebut pembatalan transaksi yang sudah dieksekusi sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berisiko memicu efek berantai. Pihak Jaksa Agung Michigan memandang sebaliknya, menyatakan kontrak olahraga Kalshi merupakan perjudian ilegal. Pengadilan tingkat county memerintahkan penghentian taruhan tersebut pada Juni. Michigan menjadi negara bagian pertama yang mencoba membatalkan transaksi secara langsung. Putusan akhirnya berpotensi menjadi patokan bagi seluruh sektor, termasuk Kalshi dan platform onchain seperti Polymarket: apakah aturan federal yang berlaku, atau batas yurisdiksi negara bagian yang menentukan.

UPDATE: Senator Cynthia Lummis mengatakan kepada FOX bahwa Clarity Act sudah "siap diluncurkan" dan memperkirakan pemungutan suara akan digelar dalam empat pekan ke depan.

Kevin Warsh mencatat sejarah baru di Federal Reserve. Dalam laporan keterbukaan keuangan, ia mengungkap kepemilikan aset kripto saat bersamaan menyampaikan peringatan keras kepada Kongres mengenai inflasi. Dalam kesaksian pertamanya sejak dikonfirmasi sebagai Ketua The Fed pada Mei, Warsh hadir di hadapan House Financial Services Committee pada 14 Juli. Ia memaparkan kerangka kebijakan moneter yang dampaknya menjalar ke seluruh pasar, termasuk aset digital. Pesan utama Warsh tegas: Federal Open Market Committee "tidak menoleransi inflasi yang tetap tinggi secara persisten". Ia menegaskan kembali komitmen bank sentral pada target inflasi 2%. Data terbaru menunjukkan target itu masih jauh dari kenyataan. Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk Juni tercatat naik 3,5% secara tahunan, hampir dua kali lipat dari sasaran The Fed. Warsh menyoroti krisis energi global sebagai pendorong utama tekanan harga yang sulit mereda, sekaligus menekankan bahwa sebagian tantangan berada di luar jangkauan kebijakan moneter domestik. Pasar kripto merespons sejalan dengan sentimen tersebut. Bitcoin bergerak fluktuatif di kisaran US$62.000–US$64.000, ketika pelaku pasar mencerna rilis CPI dan pernyataan Warsh. Sorotan lain datang dari dokumen keterbukaan Warsh, yang mencantumkan kepemilikan pribadi di Solana, Optimism, dan dYdX, serta sejumlah aset digital lainnya. Ini menjadi yang pertama bagi seorang ketua The Fed yang masih menjabat, dan langsung memicu perhatian dari pendukung maupun pengkritik di komite. Anggota DPR Maxine Waters mempertanyakan potensi konflik kepentingan, mengingat Warsh ikut membentuk arah kebijakan terkait kripto sambil memegang aset yang dapat terdampak regulasi. Dalam sidang konfirmasi sebelumnya, Warsh menyatakan aset digital sudah menjadi bagian integral dari lanskap layanan keuangan AS. Ia menyebut Bitcoin sebagai "aset penting" untuk memahami kondisi ekonomi yang lebih luas. Ia juga mengingatkan bahwa teknologi kripto berpotensi mengancam stabilitas sistem pembayaran. Kesaksian Warsh hadir di tengah momen krusial bagi regulasi kripto di Washington. CLARITY Act, rancangan undang-undang yang bertujuan memperjelas batas kewenangan pengawasan aset digital, sedang aktif dibahas di Kongres. Sesi lanjutan di Senat dijadwalkan pada 15 Juli, dan Warsh diperkirakan kembali menghadapi pertanyaan lebih tajam, baik terkait isu konflik kepentingan maupun strategi The Fed mempersempit jarak antara inflasi 3,5% dan target 2%.