Rain mengajukan permohonan piagam (charter) bank perwalian nasional di Amerika Serikat pada saat kerangka perizinan bank perwalian untuk bisnis kripto tengah digugat. Mengutip CoinDesk, perusahaan telah mengajukan aplikasi pembentukan Rain National Trust Bank. Jika disetujui oleh Office of the Comptroller of the Currency (OCC), entitas ini dapat menyediakan layanan kustodian aset digital, mengelola cadangan stablecoin, serta menerbitkan stablecoin yang didukung dolar AS. Dalam pengajuannya, Rain menegaskan Rain National Trust Bank tidak akan beroperasi seperti bank ritel. Entitas tersebut tidak akan menerima simpanan, tidak menawarkan rekening giro maupun tabungan, tidak menyediakan rekening konsumen, dan tidak menyalurkan kredit komersial. Statusnya adalah bank perwalian nasional tanpa asuransi, sehingga tidak dilindungi Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Aset yang dititipkan tetap diakui sebagai aset nasabah dan tidak menjadi liabilitas bank. Rain juga menyatakan cadangan yang menopang stablecoin yang diterbitkan entitas tersebut tidak akan dijaminkan, dipinjamkan, atau digunakan kembali. Dalam pengumuman bertanggal 5 Oktober, Rain menyebut bank yang diusulkan akan berkantor pusat di New York dan beroperasi sebagai anak usaha yang dipisahkan permodalannya (separately capitalized subsidiary) di bawah pengawasan OCC. Rain menekankan bisnis intinya tetap sebagai platform pembayaran stablecoin dan tidak akan bertransformasi menjadi bank. Jika memperoleh persetujuan, Rain National Trust Bank akan menawarkan tiga lini bisnis utama untuk klien institusional: kustodian fidusia untuk aset digital yang disetujui dan dolar AS dengan pemisahan aset klien dari aset bank; pengelolaan cadangan bagi penerbit stablecoin yang disetujui; serta potensi bertindak sebagai penerbit stablecoin dolar AS yang terdaftar berdasarkan GENIUS Act. Rain menyebut bahwa di bawah GENIUS Act, bank yang diusulkan dapat mengelola cadangan untuk penerbit stablecoin yang disetujui. CEO sekaligus cofounder Rain, Farooq Malik, mengatakan para pelanggan yang memakai infrastruktur Rain menginginkan aset yang mendasari proyek mereka disimpan oleh kustodian yang diawasi regulator federal. Ia menambahkan bank yang diusulkan akan beroperasi sebagai entitas independen yang memegang aset pelanggan di bawah pengawasan OCC. Saat ini Rain menyediakan infrastruktur untuk kartu stablecoin, dompet (wallet), dan transfer. Perusahaan menyatakan para mitranya melayani jutaan pengguna akhir dan selama ini mengandalkan kombinasi lisensi tingkat negara bagian, kustodian eksternal, dan penerbit stablecoin pihak ketiga. Aplikasi piagam ini ditujukan untuk membawa sebagian fungsi tersebut ke dalam kerangka bank perwalian federal yang diusulkan. Rain menominasikan Brandon Soto sebagai Presiden dan Chief Executive Officer untuk bank yang diusulkan, dengan penunjukan yang tetap bergantung pada peninjauan OCC. Soto sebelumnya menjabat Chief Financial Officer di Square Financial Services, bank industri berizin negara bagian milik Block, dan kemudian menjadi Chief Financial Officer di Coastal Financial Corporation. Pengajuan Rain muncul saat OCC menghadapi gugatan dari perbankan komunitas. Beberapa hari sebelum Rain menyerahkan aplikasinya, Independent Community Bankers of America (ICBA) mengajukan gugatan di pengadilan federal yang menantang kerangka hukum yang digunakan OCC dalam memberikan piagam bank perwalian nasional. Perkara ini memicu perdebatan yang kian memanas mengenai jalur masuk perusahaan kripto dan pembayaran ke sistem perbankan federal. Pada 2 Oktober, ICBA menggugat OCC dan Comptroller Jonathan Gould di U.S. District Court for the District of Columbia. Perkaranya berjudul "Independent Community Bankers of America v. Office of the Comptroller of the Currency", nomor perkara 1:2026cv03441, dan ditangani Hakim Carl J. Nichols. Gugatan tersebut menantang aturan OCC yang terbit pada Maret 2026, Interpretive Letter 1176, serta persetujuan bersyarat yang diberikan kepada Protego Holdings. ICBA berpendapat bahwa izin bagi bank perwalian nasional untuk menjalankan aktivitas nonfidusia di bawah piagam tujuan terbatas (limited-purpose charter) telah "jauh melampaui" kewenangan yang diberikan undang-undang. Tuduhan ini belum diputus pengadilan. ICBA meminta pengadilan menyatakan aturan Maret dan Interpretive Letter 1176 melanggar hukum, menghentikan OCC memberikan persetujuan baru dengan kerangka yang dipersoalkan, serta membatalkan persetujuan piagam bersyarat Protego. OCC memiliki pandangan berbeda. Dalam pengumuman Februari yang memperkenalkan aturan tersebut, regulator menyatakan perubahan itu hanya memperjelas kewenangan yang telah lama dimiliki OCC untuk mengizinkan bank perwalian nasional melakukan aktivitas nonfidusia sambil menjalankan bisnis fidusia. OCC menegaskan aturan itu tidak memperluas maupun mempersempit kewenangan pemberian piagam. Aturan mulai berlaku pada 1 April. Mengutip Banking Dive, juru bicara OCC pada Senin mengatakan lembaga tidak mengomentari proses litigasi. Sebelumnya, Comptroller Gould menyatakan OCC menilai apakah pemohon memiliki peluang keberhasilan yang wajar, alih-alih menerapkan standar "tanpa risiko sama sekali". Di luar Rain, sejumlah perusahaan aset digital dan pembayaran juga mengajukan izin terkait kustodian, penyelesaian (settlement), dan stablecoin tanpa menerima simpanan tradisional. Circle melangkah lebih jauh: pada Juli tahun ini, penerbit stablecoin tersebut memperoleh persetujuan final OCC untuk First National Digital Currency Bank yang beroperasi dengan nama Circle National Trust. Saat itu, crypto.news melaporkan bank tersebut akan memulai dengan layanan kustodian aset digital berbasis fidusia dan bisa melayani klien institusional tertentu pada tahap berikutnya. Pelamar lain berada pada tahap berbeda: Agora memperoleh persetujuan kondisional awal pada September setelah mengajukan aplikasi pada April; Zerohash mengajukan ulang aplikasi yang direvisi pada Agustus setelah OCC mengembalikan pengajuan sebelumnya. Aplikasi Rain saat ini memasuki proses peninjauan OCC dan periode komentar publik. Rain menyatakan peninjauan mencakup masa komentar publik, dan bagian publik dari aplikasinya diperkirakan akan muncul di situs OCC. Belum ada tanggal keputusan; OCC akan meninjau sesuai jadwalnya sendiri. Rain bekerja sama dengan firma hukum Paul Hastings untuk menyiapkan aplikasi ini. Penunjukan Soto sebagai Presiden dan CEO masih menunggu peninjauan OCC, dan bank yang diusulkan harus mengantongi seluruh persetujuan regulator sebelum mulai beroperasi. Catatan pengadilan publik menunjukkan gugatan ICBA masih pada tahap awal: setelah gugatan didaftarkan pada 2 Oktober, para pengacara hadir di pengadilan dan panggilan (subpoena) telah disampaikan secara elektronik kepada para tergugat dan pejabat federal. Rain menyatakan proyek National Trust Bank ini merupakan inisiatif multi-tahun. Selama OCC meninjau permohonan piagam, layanan kartu, wallet, dan transfer dana Rain akan tetap berjalan. Perusahaan juga menegaskan bank yang diusulkan tidak akan mulai beroperasi sampai seluruh persetujuan yang dibutuhkan diperoleh.

Chainlink (@chainlink) menyatakan dukungan terhadap upaya terbaru Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk menyusun kerangka pasar kripto yang lebih luas. Komisi tersebut menerbitkan advanced notice dan membuka permintaan masukan publik terkait transaksi aset kripto. Usulan ini mencakup transaksi komoditas ritel yang melibatkan aset kripto dalam cakupan hukum komoditas federal. Chainlink menilai kejelasan aturan dibutuhkan, termasuk untuk oracle dan mekanisme proof of reserve. Ketua CFTC Michael Selig mengatakan lembaganya menargetkan aturan yang konsisten serta perlindungan konsumen yang lebih kuat.

BlockBeats, 6 Oktober — Financial Daily melaporkan, Polymarket mengajukan gugatan ke Pengadilan Den Haag untuk membatalkan larangan di Belanda dan memulihkan akses pasar. Pada Februari tahun ini, Otoritas Perjudian Belanda (Ksa) menilai Polymarket sebagai platform perjudian tanpa izin, bukan pasar prediksi, lalu memerintahkan penghentian layanan bagi pengguna di Belanda. Karena penghentian layanan melewati tenggat yang ditetapkan, Ksa menjatuhkan denda sebesar €420.000. Di pengadilan, Polymarket berencana berargumen bahwa kontrak event yang ditawarkannya lebih menyerupai produk keuangan seperti kontrak berjangka, sehingga semestinya berada di bawah pengawasan Otoritas Pasar Keuangan (AFM), bukan Ksa.

Huo Xing Finance melaporkan, organisasi advokasi reformasi keuangan nirlaba Better Markets mengkritik kerangka aturan yang diusulkan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk perdagangan kripto ritel. Better Markets menilai proposal itu memberi perlindungan investor yang lebih lemah dibandingkan Securities and Exchange Commission (SEC). Pada Senin, CFTC membuka masa komentar publik atas rancangan kerangka yang mengatur perdagangan kripto ritel yang melibatkan margin, leverage, atau pembiayaan. Benjamin Schiffrin, Head of Securities Policy Better Markets, mengatakan CFTC tidak memiliki mandat undang-undang untuk melindungi investor seperti SEC. Menurutnya, misi CFTC berfokus pada pengaturan pasar komoditas dan derivatif yang secara historis didominasi institusi besar dengan keterlibatan ritel yang minim, sehingga CFTC dinilai bukan lembaga yang tepat untuk mengawasi perdagangan kripto ritel. Better Markets juga menggugat klaim CFTC bahwa Kongres bermaksud menugaskan CFTC mengatur aktivitas tersebut. Schiffrin menilai dasar kewenangan yang dikutip CFTC awalnya dibentuk untuk menangani penipuan dalam perdagangan logam mulia dengan leverage, dan tidak menunjukkan niat Kongres menjadikan CFTC regulator utama kripto ritel. Schiffrin juga menyoroti bahwa kerangka yang diusulkan berpotensi mengizinkan hubungan tertentu antar pelaku pasar—relasi yang disebut turut berkontribusi pada runtuhnya FTX. Ia turut mengecam pernyataan Ketua CFTC Mike Selig mengenai ambisi menjadikan AS sebagai pusat kripto global, dengan alasan Selig tidak menjelaskan manfaatnya serta menilai kripto masih belum memiliki use case yang sah setelah 18 tahun. Sebagai tanggapan, Nate Geraci, Presiden NovaDius Wealth Management, menyatakan industri kripto pada dasarnya hanya menginginkan aturan yang jelas. Jika Kongres gagal menyediakannya, ia menilai CFTC dan SEC bisa jadi tidak punya pilihan selain mengambil peran tersebut.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) membuka proses komentar publik atas rancangan kerangka regulasi yang ditujukan untuk mengatur transaksi kripto ritel tertentu yang melibatkan margin, leverage, atau pembiayaan. Langkah ini memantik kritik tajam dari Better Markets, yang menilai CFTC bukan regulator yang tepat untuk melindungi investor ritel di pasar kripto. Dorongan CFTC muncul setelah upaya legislator mendorong CLARITY Act gagal berlanjut awal tahun ini. Dalam situasi tersebut, baik CFTC maupun Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) memberi sinyal akan bergerak menggunakan kewenangan yang sudah ada, alih-alih menunggu undang-undang baru. Better Markets menilai pendekatan CFTC berisiko membuat pengguna ritel memperoleh perlindungan yang lebih lemah dibanding standar yang berlaku di pasar sekuritas. Poin-poin utama - Better Markets menilai mandat CFTC tidak memuat kewajiban perlindungan investor yang eksplisit seperti otoritas SEC yang berfokus pada sekuritas. - CFTC meminta masukan publik mengenai kerangka yang dapat mencakup transaksi kripto ritel bermargin, berleverage, atau dibiayai dengan memanfaatkan kewenangan yang ada. - Better Markets menggugat dasar hukum pengawasan CFTC dan menolak klaim bahwa Kongres bermaksud menjadikan CFTC regulator utama untuk kripto ritel. - Rancangan tersebut juga mempertimbangkan pembentukan kategori federal baru bagi platform perdagangan kripto yang memenuhi syarat, sehingga bursa yang memenuhi ketentuan dapat berada di bawah pengawasan CFTC. - Aktivitas SEC berjalan paralel, termasuk usulan terkait kustodian untuk penasihat investasi serta panduan tambahan mengenai sekuritas terkait kripto. Better Markets: kripto ritel butuh perlindungan ala pasar sekuritas Dalam masukannya, Better Markets menyoroti perbedaan institusional mendasar antara CFTC dan SEC. Benjamin Schiffrin, direktur kebijakan sekuritas di organisasi advokasi reformasi keuangan tersebut, mengatakan CFTC tidak memikul tanggung jawab perlindungan investor seperti SEC. Schiffrin menilai mandat CFTC secara historis berfokus pada pasar komoditas dan derivatif yang didominasi institusi besar, dengan keterlibatan ritel yang terbatas. Ia memperingatkan, penerapan aturan CFTC pada transaksi kripto yang dipasarkan kepada pelanggan ritel dapat mengurangi perlindungan yang seharusnya tersedia jika transaksi tersebut berada dalam rezim sekuritas. "Tidak seperti SEC, CFTC tidak memiliki mandat perlindungan investor," kata Schiffrin. Ia menambahkan, "karena aturan CFTC tidak memiliki perlindungan yang berlaku ketika investor memperdagangkan sekuritas yang diatur SEC, CFTC adalah lembaga yang keliru untuk mengatur transaksi yang melibatkan aset kripto oleh pelanggan ritel." Perdebatan soal maksud undang-undang dan narasi 'crypto capital' Better Markets juga mempertanyakan premis kewenangan CFTC. Schiffrin menyebut otoritas yang dijadikan dasar oleh CFTC awalnya dirancang untuk menangani penipuan dalam perdagangan logam mulia berleverage. Menurutnya, sejarah itu tidak otomatis membuktikan bahwa Kongres bermaksud menjadikan CFTC sebagai regulator utama aktivitas kripto ritel. Di luar isu yurisdiksi, Better Markets mengkritik potensi struktur kerangka yang diusulkan dan implikasinya terhadap relasi antar pelaku pasar. Schiffrin menilai kerangka tersebut dapat membuka ruang afiliasi antar pihak pasar dengan cara yang, menurutnya, pernah berkontribusi pada kondisi yang melatarbelakangi runtuhnya FTX. Schiffrin juga menyoroti pernyataan Ketua CFTC Mike Selig mengenai upaya menjadikan Amerika Serikat sebagai "crypto capital" dunia. Better Markets menilai gagasan itu tidak didukung dan utilitas kripto di dunia nyata masih terbatas—lebih banyak digunakan untuk spekulasi atau aktivitas kriminal. Pandangan tersebut ditentang oleh pelaku industri. Nate Geraci, presiden NovaDius Wealth Management, menolak framing tersebut. Ia menilai industri terutama menginginkan "aturan main" yang lebih jelas. Geraci menambahkan, jika Kongres tidak dapat memberikan kepastian itu, regulator seperti CFTC dan SEC kemungkinan perlu mengisi kekosongan. Rancangan CFTC memasukkan kategori federal baru untuk platform kripto Dokumen CFTC meminta komentar publik mengenai pendekatan regulasi potensial untuk transaksi kripto ritel yang melibatkan margin, leverage, atau pembiayaan. Di samping perdebatan soal perlindungan investor dan kecocokan regulator, rancangan tersebut juga memuat elemen struktural: mempertimbangkan pembentukan kategori federal baru bagi platform perdagangan kripto yang memenuhi syarat, sehingga bursa yang memenuhi ketentuan dapat diawasi langsung oleh CFTC. Bagi pelaku pasar, pengkategorian semacam ini menentukan perangkat aturan yang berlaku, pembagian beban kepatuhan, dan regulator mana yang menjadi otoritas pengawas utama untuk venue tertentu. Hal ini juga menunjukkan CFTC tidak hanya membahas perilaku pada level transaksi, tetapi juga menimbang tata kelola venue perdagangan yang terkait dengan aktivitas ritel. Proses komentar publik ini menjadi titik evaluasi awal. Kerangka tersebut masih dapat berubah melalui masukan dan revisi sebelum aturan final ditetapkan. Regulator melaju saat Kongres buntu soal CLARITY Kritik Better Markets muncul ketika kebijakan kripto AS semakin dibentuk oleh aksi regulator berdasarkan hukum yang ada, bukan oleh undang-undang baru. CLARITY Act—upaya memberi kejelasan perlakuan statuter untuk sebagian pasar kripto—gagal melaju di Kongres, mendorong CFTC dan SEC melanjutkan pendekatan masing-masing. SEC juga terus menggulirkan langkah terkait kripto. Materi yang dirujuk mencakup usulan pelonggaran aturan kustodian tertentu bagi penasihat investasi, langkah terpisah menuju izin terbatas untuk perdagangan saham AS yang ditokenisasi, serta panduan baru mengenai penerapan hukum sekuritas pada aset kripto. Dua jalur yang berjalan paralel ini menegaskan ketegangan utama bagi pengguna ritel: kerangka yang berbeda dapat berlaku tergantung pada bagaimana transaksi dan platform dikategorikan. Better Markets menilai investor dapat dirugikan jika aturan CFTC tidak mereplikasi perlindungan investor yang lazim dalam pengawasan sekuritas. Yang perlu dicermati menjelang penutupan masa komentar Seiring konsultasi CFTC berlanjut, perhatian pasar tertuju pada apakah kerangka final benar-benar memperkuat perlindungan investor ritel dan bagaimana rancangan tersebut memperlakukan relasi antar pelaku pasar serta venue perdagangan yang memenuhi syarat. Di saat SEC juga mendorong agenda kripto sendiri, hasil proses komentar ini berpotensi memengaruhi pembagian—atau penyelarasan—pengawasan kripto di Amerika Serikat ke depan. Artikel ini pertama kali dipublikasikan dengan judul Better Markets Calls CFTC the Wrong Regulator for Retail Crypto di Crypto Breaking News.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS menarik kembali usulan aturan tahun 2020 yang akan mewajibkan pelaporan dan pencatatan untuk transaksi yang melibatkan dompet kripto non-kustodian (unhosted), berdasarkan pemberitahuan di Federal Register yang diajukan pada 5 Oktober. Regulator menyatakan tidak akan melanjutkan proses aturan tersebut. Keputusan ini mengakhiri dorongan selama lima tahun untuk mewajibkan bank dan penyedia jasa uang (money services businesses/MSB) mengumpulkan data identitas dan transaksi setiap kali nasabah memindahkan aset digital ke atau dari dompet self-custody. Kerangka itu tidak pernah berlaku efektif dan sejak awal menuai kritik berkelanjutan dari industri kripto. Rincian kewajiban dalam usulan 2020 Pemberitahuan usulan pembuatan aturan (notice of proposed rulemaking) yang terbit pada 23 Desember 2020 (RIN 1506AB47) mengatur bahwa bank dan MSB harus melaporkan ke FinCEN serta memverifikasi identitas nasabah untuk transaksi di atas US$10.000, atau akumulasi transaksi yang melampaui ambang tersebut dalam 24 jam, bila melibatkan dompet unhosted atau dompet lain yang termasuk cakupan aturan. Untuk transaksi di atas US$3.000, usulan itu memicu kewajiban pencatatan dan verifikasi identitas. Dalam dokumen tersebut, "unhosted wallet" didefinisikan sebagai dompet yang transaksinya tidak perlu diproses oleh lembaga keuangan mana pun. Sementara "otherwise covered wallets" merujuk pada dompet yang ditahan di lembaga keuangan asing di luar jangkauan Bank Secrecy Act. Cakupannya meliputi convertible virtual currency dan aset digital yang memiliki status legal tender. Alasan penarikan saat ini FinCEN menempatkan penarikan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah menyusun aturan aset digital yang "fit-for-purpose". Pemberitahuan tersebut merujuk pada laporan dari President's Working Group on Digital Asset Markets yang dibentuk melalui Executive Order 14178, "Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology." Langkah ini mengikuti kritik industri selama bertahun-tahun yang menilai usulan tersebut berpotensi memperlakukan pengguna self-custody sehari-hari layaknya counterparties keuangan dan mendorong aktivitas ke platform yang tidak teregulasi. Penarikan ini ditandatangani oleh Deputy Director Jimmy L. Kirby dan dijadwalkan terbit secara resmi pada 6 Oktober. Dampak bagi self-custody dan kepatuhan Bank dan MSB tetap terikat pada kewajiban anti-pencucian uang yang berlaku, termasuk kewajiban crypto Travel Rule yang mensyaratkan pertukaran informasi nasabah pada transfer tertentu. Penarikan usulan ini tidak menghapus kewajiban tersebut. Bagi pemegang aset yang menggunakan dompet self-custody, keputusan ini menghilangkan ancaman pelaporan federal yang spesifik, sementara lanskap AML yang lebih luas tetap berlaku. Di yurisdiksi lain, persyaratan identitas kripto masih terus diperluas, termasuk aturan AML Uni Eropa tahun 2027 yang memperluas pemeriksaan nasabah ke pengguna kripto sesekali dan menetapkan batas pembayaran tunai.

Unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) resmi menutup proposal tahun 2020 yang akan mewajibkan lembaga keuangan melaporkan transaksi kripto tertentu yang melibatkan dompet privat (unhosted) serta ketentuan terkait yang menyasar layanan pencampur (crypto mixers), menurut sejumlah laporan. Rancangan tersebut muncul pada pekan-pekan terakhir 2020. Intinya, transaksi kripto yang dikirim ke dompet nonkustodial di atas ambang nilai tertentu akan dikenai kewajiban pelaporan. Besaran ambang dilaporkan berbeda: sebagian menyebut US$3.000, sementara sumber lain mengacu pada US$10.000. Perbedaan ini dinilai lebih mencerminkan adanya beberapa versi draf dan amandemen selama masa pembahasan enam tahun, bukan perbedaan fakta. Selain ketentuan dompet, FinCEN juga sempat mengusulkan aturan terpisah untuk layanan mixer—layanan yang mengumpulkan dan mendistribusikan ulang aset digital guna mengaburkan jejak transaksi. Crypto Economy melaporkan Departemen Keuangan membatalkan aturan mixer karena kekhawatiran efek menghambat (chilling effect) bagi pengguna dan pelaku usaha yang sah. Cryptopolitan juga menyebut aturan mixer dan dompet dibatalkan bersamaan. Sejak diperkenalkan, proposal ini menuai kritik berkelanjutan dari industri kripto. Pelaku industri menilai ambang pelaporan terlalu rendah dan berpotensi menyeret transaksi konsumen yang rutin. Kelompok pemerhati privasi memperingatkan aturan tersebut dapat menciptakan rezim pengawasan de facto atas aset digital yang disimpan sendiri (self-custody), yang dianggap mengikis salah satu fitur utama blockchain: kemampuan memegang dana tanpa perantara. Pencabutan ini terjadi setelah bertahun-tahun penundaan, saat aturan tersebut tak pernah difinalisasi meski sempat ada sinyal berkala bahwa regulator ingin menghidupkannya kembali. Kelompok industri juga melobi keras menentang rencana itu, dengan argumen bahwa mekanisme pelaporan yang diusulkan tidak selaras dengan cara kerja dompet kripto dan self-custody. Status menggantung tersebut memicu ketidakpastian berkepanjangan bagi bursa, kustodian, dan penyedia dompet dalam menyusun kerangka kepatuhan. Keputusan FinCEN untuk menutup proposal secara formal, alih-alih membiarkannya tetap tertunda, dinilai sebagai perubahan yang penting. Langkah ini menghapus salah satu sumber ketidakpastian regulasi yang lama membayangi perdebatan mengenai bagaimana otoritas AS akan memantau transaksi kripto yang melibatkan dompet privat nonkustodial. Dampak Pasar Pencabutan ini menghilangkan "regulatory overhang" yang selama bertahun-tahun membebani industri kripto tanpa kejelasan. Bursa, kustodian, dan pengembang dompet tidak lagi perlu bersiap menghadapi rezim pelaporan yang banyak pihak anggap tidak dapat diterapkan untuk aset yang disimpan sendiri. Kebijakan ini juga bisa dibaca sebagai sinyal pendekatan regulasi yang lebih ringan terhadap aktivitas dompet privat, meski FinCEN belum menyampaikan apakah akan ada proposal pengganti. Untuk layanan mixer, pembatalan rancangan aturan dapat meredakan tekanan kepatuhan pada platform yang selama ini disorot karena fungsinya mengaburkan asal transaksi. Meski begitu, kerangka anti-pencucian uang dan instrumen penegakan sanksi lain yang menargetkan penyalahgunaan mixer tetap berlaku terlepas dari proposal yang kini ditarik. Pertanyaan Umum Apa yang ditarik oleh FinCEN? FinCEN menarik proposal 2020 yang akan mewajibkan pelaporan transaksi kripto yang dikirim ke dompet privat, termasuk ketentuan terkait yang menargetkan layanan crypto mixers. Berapa ambang pelaporannya? Sumber berbeda: ada yang menyebut US$3.000 dan ada yang menyebut US$10.000, kemungkinan karena perubahan dalam proses perumusan aturan yang panjang dan tidak pernah diselesaikan. Mengapa aturan mixer disebut ikut dibatalkan? Menurut Crypto Economy, pembatalan dilakukan karena kekhawatiran aturan tersebut akan menimbulkan chilling effect bagi pengguna dan bisnis yang sah. Apakah ini berarti transaksi kripto tidak lagi punya kewajiban pelaporan? Tidak. Yang dicabut adalah proposal 2020 yang belum difinalisasi ini. Kewajiban anti-pencucian uang dan pelaporan lain yang sudah berlaku bagi pelaku usaha kripto yang teregulasi tidak berubah. Laporan awal oleh AltcoinGordon, ditulis oleh Grace Mitchell. Dipublikasikan ulang dengan izin. Lihat versi asli di AltcoinGordon →

Rain, perusahaan kripto, mengajukan permohonan charter bank perwalian (trust bank) di Amerika Serikat kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Pengajuan ini muncul hanya beberapa hari setelah OCC digugat terkait cara lembaga tersebut menangani persetujuan charter bank yang berkaitan dengan aset digital, menurut laporan Cointelegraph dan crypto.news. Charter bank perwalian akan menempatkan Rain dalam kerangka perbankan federal, sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada perizinan negara bagian satu per satu. Bagi perusahaan kripto, status ini dapat menyederhanakan aktivitas kustodian, menekan beban kepatuhan, dan memberi pijakan regulasi yang lebih seragam di seluruh AS. Dalam beberapa tahun terakhir, OCC memberikan persetujuan bersyarat kepada sejumlah entitas berfokus kripto yang mengincar national trust charter. Jalur ini memungkinkan perusahaan aset digital memegang dana nasabah dan menyediakan layanan kustodian di bawah pengawasan federal, alih-alih berhadapan dengan fragmentasi pengawasan regulator negara bagian. Kebijakan tersebut memicu penolakan. Gugatan terhadap OCC mempertanyakan dasar hukum pemberian charter kepada perusahaan kripto, dengan alasan lembaga itu berpotensi melampaui kewenangan yang diatur undang-undang. Sengketa ini menambah ketidakpastian pada proses charter yang semakin sering dipakai perusahaan kripto untuk memperkuat legitimasi di mata bank, kustodian, dan mitra institusional. Keputusan Rain untuk tetap mengajukan permohonan di tengah proses litigasi menunjukkan keyakinan bahwa jalur charter akan berlanjut, atau setidaknya perusahaan ingin mengamankan posisi dalam antrean terlepas dari hasil perkara. Langkah ini juga menegaskan semakin sentralnya kerangka charter OCC dalam dorongan industri kripto menuju status perbankan yang teregulasi. Putusan gugatan berpotensi memengaruhi langsung cara OCC menilai permohonan Rain dan pemohon lain. Jika pengadilan menyatakan OCC melampaui kewenangannya, permohonan charter kripto yang masih berjalan maupun yang baru dapat menghadapi penundaan atau pemeriksaan hukum tambahan. Jika gugatan ditolak, pendekatan OCC saat ini kemungkinan menguat dan memberi jalur persetujuan yang lebih jelas bagi perusahaan seperti Rain. Dampak Pasar Charter bank perwalian dapat memperluas kemampuan Rain dalam layanan kustodian dan perbankan, serta memperkuat posisinya dibanding pesaing yang hanya beroperasi dengan lisensi negara bagian yang lebih terbatas. Klien institusional umumnya lebih menyukai perusahaan dengan charter federal karena dinilai memiliki dukungan pengawasan yang lebih kuat. Implikasinya melampaui Rain. Gugatan terhadap OCC menyuntikkan risiko hukum ke jalur charter yang telah digunakan atau sedang dikejar oleh banyak perusahaan kripto. Selama litigasi belum tuntas, perusahaan lain yang mempertimbangkan langkah serupa menghadapi ketidakpastian tambahan soal jadwal dan ketahanan charter yang pada akhirnya diterima. Permohonan Rain menempatkan perusahaan di titik temu antara upaya kripto meraih status perbankan arus utama dan pertarungan hukum aktif terkait mekanisme pemberian status tersebut. Penyelesaian perkara terhadap OCC diperkirakan akan menentukan seberapa mulus, atau seberapa lambat, proses permohonan charter kripto berikutnya. Tanya Jawab Apa itu charter bank perwalian? Charter bank perwalian adalah otorisasi federal yang memungkinkan sebuah perusahaan beroperasi sebagai institusi perwalian nasional, umumnya untuk memegang dan mengelola aset nasabah, termasuk layanan kustodian, di bawah pengawasan federal, bukan negara bagian. Mengapa OCC digugat soal charter kripto? Gugatan mempertanyakan apakah OCC memiliki kewenangan hukum untuk memberikan national trust charter kepada perusahaan kripto, dengan argumen bahwa lembaga itu mungkin bertindak di luar mandat undang-undang. Bagaimana gugatan ini memengaruhi permohonan Rain? Gugatan tidak menghalangi Rain untuk mengajukan permohonan, tetapi hasilnya dapat memengaruhi cara OCC meninjau dan memproses permintaan charter terkait kripto ke depan. Mengapa perusahaan kripto menginginkan charter bank perwalian alih-alih lisensi negara bagian? Charter perwalian federal menawarkan kerangka regulasi yang lebih seragam lintas negara bagian, berpotensi meringankan beban kepatuhan dan memperkuat kredibilitas di mata mitra institusional dan bank. Awalnya dilaporkan oleh AltcoinGordon, ditulis oleh Liam Carter. Diterbitkan ulang dengan izin. Lihat versi asli di AltcoinGordon →

Rain, penyedia infrastruktur pembayaran stablecoin, mengajukan permohonan untuk mendirikan bank trust nasional baru di New York. Jika disetujui, langkah ini akan menempatkan lebih banyak layanan stablecoin dan aset digital di bawah pengawasan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) AS. Dalam pengajuan pada Senin, Rain menyatakan telah menyerahkan aplikasi ke OCC untuk membentuk "Rain National Trust Bank". Bank yang diusulkan itu ditargetkan bisa menawarkan kustodian fidusia untuk aset digital dan dolar AS bagi nasabah institusional, mengelola cadangan bagi penerbit stablecoin yang diizinkan, serta menerbitkan dan menebus stablecoin berdenominasi dolar sesuai kerangka GENIUS Act. Rain juga mengumumkan susunan pimpinan untuk entitas tersebut. Perusahaan menominasikan Brandon Soto—mantan CFO Square Financial Services—sebagai presiden dan CEO, dengan catatan menunggu proses peninjauan OCC. CEO dan cofounder Rain, Farooq Malik, menekankan pentingnya pengawasan fidusia; menurutnya, institusi yang membangun layanan di atas Rain menginginkan aset pendukung program mereka disimpan oleh fidusia yang bertanggung jawab kepada regulator federal. Bagi investor dan pelaku pasar, piagam bank trust berpotensi mengubah cara pengaturan kustodian dan cadangan terkait stablecoin disusun. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada kustodian pihak ketiga atau struktur di luar neraca, bank trust yang diregulasi dapat menawarkan posisi kepatuhan dan tata kelola yang berbeda—terutama bagi institusi yang menginginkan penanganan aset fiat dan aset bertoken di bawah pengawasan federal. Permohonan Rain muncul di tengah gelombang pengajuan piagam serupa oleh perusahaan kripto dan pembayaran. Modern Treasury, perusahaan infrastruktur pembayaran, juga mengumumkan pada Senin bahwa pihaknya telah mengajukan aplikasi untuk menyediakan kustodian aset digital beserta layanan fiat terkait. Rangkaian pengajuan ini menegaskan tren bahwa ekosistem stablecoin dan platform kustodian aset digital semakin membidik struktur perbankan teregulasi yang lebih mudah dipahami pemangku kepentingan keuangan tradisional. Di sisi lain, dorongan tersebut menghadapi perlawanan melalui jalur litigasi. Pada Jumat, Independent Community Bankers of America (ICBA) menggugat OCC, menuding regulator melampaui kewenangannya dengan mengizinkan bank trust non-deposito menjalankan aktivitas luas yang dinilai melebihi cakupan piagam trust. Gugatan yang diajukan ke U.S. District Court for the District of Columbia terhadap OCC dan Comptroller Jonathan Gould itu menyoroti aturan final National Bank Chartering OCC serta surat interpretatif (1176, 2021). ICBA menilai keduanya "secara keliru memungkinkan entitas yang terlibat dalam aktivitas cryptocurrency dan aset digital berisiko tinggi masuk ke sistem perbankan melalui piagam nasional yang lebih longgar, alih-alih piagam bank tradisional yang lebih ketat pengawasannya". ICBA mengangkat dua kekhawatiran utama. Pertama, kerangka piagam ini dinilai memberi keuntungan kompetitif bagi bank trust kripto karena dapat menawarkan layanan yang tumpang tindih dengan bank komunitas tanpa kewajiban regulasi yang sama. Kedua, label "national bank" dikhawatirkan membuat konsumen menyimpulkan aset mereka diasuransikan secara federal, meski perlindungan itu tidak selalu berlaku seperti pada bank deposito yang diasuransikan. Sebagai upaya pemulihan, ICBA meminta pengadilan membatalkan aturan piagam OCC per Maret 2026 serta surat interpretatif 2021, dan menghentikan persetujuan piagam tambahan yang bertumpu pada keduanya. Gugatan tersebut juga menuai kritik dari kelompok kebijakan dan advokasi kripto. Pada Senin, Crypto Council for Innovation menyebut gugatan itu sebagai upaya menghambat inovasi. Dalam dokumen gugatan, ICBA menyatakan OCC telah menyetujui atau memberikan persetujuan bersyarat untuk setidaknya 21 bank trust, dengan sedikitnya 13 di antaranya merupakan perusahaan kripto. Angka ini memperkuat argumen bank komunitas bahwa persoalan tersebut bersifat sistemik dan berpotensi mengubah dinamika persaingan. Masih belum jelas bagaimana pengadilan akan menilai kewenangan OCC dalam pemberian piagam, serta dampak putusan terhadap aplikasi yang sedang berjalan, persetujuan bersyarat, maupun standar regulasi untuk pengajuan di masa depan. Pelaku pasar diminta mencermati dua jalur paralel: proses peninjauan OCC atas aplikasi Rain (termasuk syarat yang mungkin disertakan) dan hasil gugatan ICBA yang mempertanyakan fondasi piagam trust terkait kripto. Kombinasi keduanya akan menentukan seberapa cepat rel perbankan teregulasi untuk layanan stablecoin berkembang dan seberapa kuat jalur tersebut bertahan di bawah pengawasan peradilan.