OJK Thailand Buka Konsultasi Aturan ETF Spot Bitcoin & Ether, Termasuk Ketentuan Kustodian

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) melangkah lebih dekat menuju jalur regulasi formal untuk ETF spot Bitcoin dan Ether. Regulator beralih dari konsep tingkat tinggi ke rancangan aturan, sekaligus meminta masukan publik. Pada saat yang sama, SEC Thailand juga meninjau ulang pendekatan penggunaan kustodian aset digital asing untuk dana yang berinvestasi di kripto. SEC Thailand menyampaikan sedang meminta komentar atas dua dokumen konsultasi terpisah. Dokumen pertama memuat rancangan ketentuan untuk ETF kripto spot yang terdaftar di Thailand. Dokumen kedua menjabarkan prinsip kualifikasi kustodian aset digital asing yang digunakan oleh reksa dana dan private fund yang berinvestasi pada aset digital. Masa konsultasi dibuka hingga 20 September. Dalam rancangan awal, aset dasar yang dapat digunakan dibatasi hanya pada Bitcoin dan Ether. ETF spot Bitcoin dan ETF spot Ether akan diperdagangkan secara eksklusif di Stock Exchange of Thailand (SET). Dari sisi pengelolaan portofolio, ETF diwajibkan menjaga rata-rata eksposur bersih minimal 80% dari nilai aset bersih (NAV) terhadap aset kripto yang dilacak sepanjang setiap tahun pembukuan. SEC juga mengusulkan perubahan kebijakan kustodian. Pada tahap awal, kustodian onshore tetap menjadi standar utama. Penggunaan kustodian asing hanya dapat diizinkan bila SEC menilai hal itu "diperlukan dan tepat" sesuai kondisi yang berlaku. Rancangan kerangka ETF spot Bitcoin dan Ether masuk tahap konsultasi Dalam pengumuman hari Senin, SEC menyebut sedang memajukan kerangka ETF spot Bitcoin dan Ether yang terdaftar secara lokal dari prinsip yang sebelumnya diusulkan menjadi naskah rancangan regulasi. SEC menambahkan rancangan ini melanjutkan konsultasi April yang membahas kerangka yang lebih luas. Mayoritas responden mendukung arah kebijakan, tetapi mengangkat sejumlah kekhawatiran, terutama terkait pengaturan kustodian. Menurut struktur yang diusulkan, setiap ETF yang berdomisili di Thailand hanya akan melacak satu aset kripto. Artinya, produk yang terikat pada Bitcoin akan berbeda dari produk yang terikat pada Ether. Pada fase awal, SEC tidak akan mengizinkan produk kripto alternatif yang merujuk ETF asing, termasuk depositary receipts yang melacak ETF tersebut. Penekanan pada pelacakan satu aset dimaksudkan agar eksposur dana lebih terfokus dan lebih mudah dipantau terhadap tolok ukur terkait. Kewajiban eksposur bersih rata-rata minimal 80% per tahun pembukuan juga menegaskan ekspektasi regulator agar produk ini berfungsi sebagai pelacak spot yang sederhana, bukan kendaraan multi-aset atau struktur kompleks. Lokasi perdagangan dan akses oleh kendaraan investasi lain Rancangan aturan menetapkan ETF Bitcoin dan Ether hanya diperdagangkan di SET. Ketentuan ini memusatkan perdagangan sekunder pada satu bursa dan menempatkan produk dalam mekanisme infrastruktur pasar Thailand yang sudah mapan. SEC juga menjelaskan bagaimana ETF kripto dapat digunakan oleh kendaraan investasi lokal lainnya. Rancangan aturan memperbolehkan reksa dana dan private fund berinvestasi pada ETF kripto yang berdomisili di Thailand, selain kepemilikan ETF kripto asing yang sudah diperbolehkan dalam batas investasi yang berlaku. Meski begitu, SEC menarik garis tegas untuk fase awal: produk yang berbasis ETF kripto asing tidak akan diizinkan, termasuk depositary receipts yang melacaknya, setidaknya pada tahap pembukaan. Sikap baru atas kustodian asing untuk reksa dana dan private fund Dokumen konsultasi kedua berfokus pada kustodian, dengan nada yang lebih hati-hati dibanding ekspektasi sebagian pelaku pasar. Regulator menegaskan kustodian aset digital onshore tetap menjadi kustodian utama untuk ETF kripto pada fase awal. SEC menyatakan ETF kripto pada prinsipnya tetap diwajibkan menggunakan kustodian aset digital onshore, sementara kustodian asing yang memenuhi syarat dapat diizinkan bila dinilai "diperlukan dan tepat". Frasa "diperlukan dan tepat" memberi ruang bagi SEC untuk menilai setiap kasus, bukan membuka akses otomatis bagi kustodian asing. Pendekatan ini menunjukkan upaya menyeimbangkan kebutuhan institusi atas fleksibilitas operasional dengan preferensi Thailand untuk menambatkan perlindungan kripto berisiko tinggi di dalam perimeter pengawasan domestik, terutama pada tahap awal. Untuk reksa dana dan private fund, proposal kustodian asing juga disertai persyaratan tambahan. Kustodian asing harus diawasi otoritas yang memiliki kewenangan hukum. Mereka juga harus beroperasi dengan standar regulasi serta perlindungan aset investor yang dinilai memadai oleh SEC. Praktiknya, SEC menerapkan uji kelayakan kualifikasi, bukan sistem persetujuan menyeluruh. Mengapa langkah Thailand penting bagi institusi SEC Thailand memposisikan kerangka ETF sebagai bagian dari ambisi negara menjadi pusat aset digital global bagi institusi. Dua konsultasi ini menunjukkan fokus SEC bukan semata meluncurkan ETF, tetapi merancangnya agar menjawab isu yang sering muncul pada tahap awal regulasi produk kripto: standar kustodian, desain produk, serta pembatasan cara eksposur kripto dapat dikemas. Rancangan regulasi juga mencerminkan pelajaran dari masukan konsultasi April. SEC menyebut dukungan terhadap arah umum cukup kuat, tetapi komentar terkait kustodian mendorong penyesuaian kebijakan. Ini menjadi sinyal bahwa perlindungan investor tetap menjadi tema utama saat Thailand memformalkan aturan ETF spot. Pelaku pasar diperkirakan akan mencermati respons publik terhadap sikap SEC soal kustodian. Jika industri mendorong penerimaan yang lebih luas atas kustodian asing, regulator bisa memberi penjelasan lebih rinci tentang makna "diperlukan dan tepat" serta bukti apa yang harus disampaikan kustodian untuk memenuhi standar kecukupan versi SEC Thailand. Dengan kedua dokumen konsultasi terbuka hingga 20 September, tahap berikutnya akan menentukan bentuk final buku aturan ETF dan seberapa besar fleksibilitas yang akan diberikan di luar kustodian berbasis Thailand menjelang peluncuran produk. Perhatian utama berada pada persyaratan kustodian, serta perkembangan batas eksposur dan aturan kelayakan produk setelah masukan publik dihimpun.