Korea Selatan Bersiap Mengakui Kripto sebagai Aset Nasional

Korea Selatan berencana memasukkan aset kripto ke dalam kerangka aset negara melalui rancangan National Asset Basic Act. Inisiatif ini berjalan seiring dengan percepatan agenda lain, mulai dari aturan stablecoin, wacana peluncuran spot Bitcoin ETF, hingga proyek percontohan obligasi pemerintah bertoken. Dalam pemaparan kebijakan pemerintah di Presidential Blue House, Seoul, pada 15 Juli, Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengumumkan rencana memperkenalkan National Asset Basic Act. Aturan baru tersebut akan memperluas definisi aset nasional dengan memasukkan cryptocurrency dan aset virtual lainnya. Kerangka ini juga mencakup kelas aset baru seperti kekayaan intelektual, serta ditujukan untuk memperbaiki tata kelola dan pengembangan berbagai jenis aset negara. Berbeda dari pendekatan regulasi kripto sebelumnya yang banyak berfokus pada perlindungan investor, rancangan ini menempatkan aset digital sebagai bagian dari infrastruktur keuangan jangka panjang Korea Selatan. Negara ini termasuk salah satu pasar kripto terbesar di dunia, dengan estimasi kontribusi sekitar 15% hingga 20% dari volume perdagangan global. National Asset Basic Act hanya satu bagian dari peta jalan aset digital yang lebih luas. Pemerintah juga menyiapkan Digital Asset Basic Act yang akan memuat aturan perizinan bagi pelaku usaha kripto, standar kustodian, serta ketentuan cadangan bagi penerbit stablecoin. Di saat yang sama, para legislator meninjau perubahan pada Capital Markets Act yang dapat membuka jalan bagi peluncuran spot Bitcoin exchange"traded funds (ETFs) pertama di negara tersebut. Otoritas juga menyusun kerangka hukum untuk transaksi stablecoin lintas batas guna mempermudah pemanfaatan aset digital dalam pembayaran internasional. Di luar aspek regulasi, Korea Selatan meningkatkan investasi pada tokenisasi. Pemerintah berencana melakukan tokenisasi aset properti milik negara melalui security tokens (STOs) agar masyarakat dapat berinvestasi dan berbagi imbal hasil. Program percontohan obligasi pemerintah bertoken dijadwalkan pada 2027 dan akan dihubungkan dengan infrastruktur wholesale central bank digital currency (CBDC) milik Bank of Korea. Pemerintah akan mengkaji bagaimana jaringan CBDC dapat beroperasi bersama jaringan blockchain lainnya.