SEC Ajukan Revisi Aturan Kustodian Kripto ke Gedung Putih, Mengisyaratkan Arah Deregulasi
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada Selasa mengirimkan draf revisi aturan kustodian kripto ke Gedung Putih. Naskahnya belum dibuka ke publik, tetapi metadata pengajuan sudah memberi petunjuk kuat. Proposal bertajuk Amendments to the Custody Rules tercatat masuk ke Office of Management and Budget (OMB) pada 25 Agustus. Aturan ini akan menentukan bagaimana penasihat investasi boleh menyimpan aset kripto milik klien.
Di catatan OMB, pengajuan tersebut memuat dua label. Pertama, "economically significant", penanda untuk aturan yang diperkirakan berdampak ekonomi setidaknya USD 100 juta per tahun. Label kedua dinilai lebih menentukan: dokumen itu ditempatkan dalam kategori deregulatory di bawah Executive Order 14192. Perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada Januari 2025 itu menginstruksikan lembaga federal memangkas sepuluh aturan untuk setiap satu aturan baru. Penempatan ini mengindikasikan SEC berniat melonggarkan, bukan memperketat, kewajiban kustodian kripto.
Ringkasan agenda OMB juga menegaskan dua hal lain: aset kripto disebut secara eksplisit, dan tahapan proposal formal ditargetkan pada Oktober, yang akan membuka periode komentar publik.
Perubahan arah ini sudah terbentuk sejak dua tahun terakhir. Aturan yang berlaku saat ini mewajibkan penasihat investasi menitipkan aset klien pada "qualified custodian", umumnya bank atau broker-dealer. Karena hanya sedikit institusi tersebut bersedia menangani kripto, banyak penasihat investasi praktis tidak punya jalur yang sepenuhnya patuh untuk memegang aset kripto klien. Di era Ketua SEC sebelumnya, Gary Gensler, pendekatan justru berlawanan: Safeguarding Rule tahun 2023 akan memperluas kewajiban kustodian, dan staf SEC juga melakukan penelusuran terkait praktik kustodian di kalangan penasihat investasi. Rencana itu ditarik pada Juni 2025.
Sejak penarikan tersebut, sejumlah pelaku industri ikut membentuk arah revisi. Andreessen Horowitz meminta SEC memodernisasi aturan kustodian kripto. Pada Desember 2025, pengacara dari Delphi Ventures dan Multicoin Capital menyampaikan kerangka kustodian yang mengusulkan ruang penggunaan dompet multisignature dan multiparty computation (MPC). Mekanisme ini memecah kendali atas kunci, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat memindahkan aset secara sepihak.
Pengajuan aturan kustodian ini muncul hanya sepekan setelah SEC mengusulkan Regulation Crypto Assets, rezim penggalangan dana untuk token. Keduanya menutup dua sisi pasar: satu mengatur cara proyek menghimpun dana, satu lagi mengatur cara institusi menyimpan asetnya. Dalam pernyataan SEC pada 18 Agustus, Ketua SEC Paul Atkins menyatakan, "Saat kami melanjutkan upaya Komisi untuk memberikan kejelasan bagi pasar kripto, dan ketika Kongres bekerja membangun kerangka regulasi yang berkelanjutan, Regulation Crypto Assets berupaya menyediakan ... jalur yang jelas untuk menghimpun modal di bawah undang-undang sekuritas federal."
Di Kongres, proses legislasi masih tersendat. DPR AS meloloskan Clarity Act 294134 pada Juli 2025. RUU itu akan membagi pengawasan kripto antara SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Sejak itu, RUU tersebut tertahan di Senat dan diperkirakan menghadapi uji ambang 60 suara sekitar 15 September. Peluang lolosnya dinilai masih rapuh.
SEC tampaknya tidak menunggu hasil pemungutan suara tersebut. Dua sinyal yang dinantikan pasar berikutnya adalah berapa lama OMB menahan pembahasan aturan ini, serta institusi mana yang meminta pertemuan selama teks aturan masih dirahasiakan.
