Nigeria Terapkan Aturan Pajak Kripto Baru, Bursa Wajib Pungut Bea Meterai 1,5%

Nigeria merilis pedoman pajak aset kripto yang memperluas kewajiban kepatuhan bagi pelaku industri, termasuk keharusan bursa memungut bea meterai atas transaksi tertentu. Aturan ini merinci jenis transaksi yang dikenai pajak, pengecualian, serta sanksi finansial yang lebih berat bagi pihak yang tidak patuh. Nigeria Revenue Service menerbitkan pedoman administratif tersebut pada 3 Agustus 2026, merujuk pada Nigeria Tax Act 2025 dan Nigeria Tax Administration Act 2025. Paket aturan ini membentuk sistem pelaporan, pemantauan, dan pemajakan transaksi aset virtual yang lebih terstandarisasi di seluruh negeri. Dalam pedoman baru, kepemilikan kripto semata tidak menimbulkan kewajiban pajak. Pemindahan aset digital antar-dompet pribadi yang dimiliki orang yang sama juga dikecualikan karena tidak terjadi perubahan kepemilikan. Sebaliknya, konversi kripto ke naira atau pembelian aset digital menggunakan mata uang fiat dikenai bea meterai 1,5%. Bursa terdaftar dan platform peer-to-peer wajib memotong pungutan ini langsung dari token sebelum transaksi diselesaikan, lalu menyetorkannya ke dompet digital yang dikelola pemerintah. Kewajiban kepatuhan juga diperluas di luar pajak transaksi. Perusahaan menengah dan besar yang memperoleh pendapatan dari aktivitas aset digital dikenai pajak penghasilan badan standar 30% atas laba bersih. Imbal hasil staking, pendapatan mining, gaji, honor profesional, dan airdrop menjadi objek pajak berdasarkan nilai pasar wajar saat diterima. Biaya perdagangan di bursa, layanan kustodian, serta biaya setoran turut dikenai Pajak Pertambahan Nilai 7,5%. Setiap Virtual Asset Service Provider diwajibkan memverifikasi Tax Identification Number (TIN) pelanggan sebelum mengaktifkan akun. Otoritas juga memperketat penegakan: perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban pemotongan dan pelaporan dapat dikenai denda mulai ₦10 juta pada bulan pertama ketidakpatuhan. Tambahan penalti 40% atas pajak yang tidak dipungut juga dapat diberlakukan. Untuk individu yang tidak mendaftar pajak, denda awal ditetapkan sebesar ₦50.000 disertai penalti bulanan yang berulang. Pedoman baru mewajibkan bursa menyimpan catatan transaksi setidaknya selama enam tahun. Platform juga harus mendukung setoran pajak multi-mata uang dan memproses transfer token langsung ke dompet yang dikelola pemerintah. Ketentuan ini diperkirakan meningkatkan biaya operasional, mendorong operator memperkuat sistem kepatuhan dan infrastruktur pelaporan. Penyedia stablecoin dan perusahaan pembayaran lintas negara juga berpotensi menyesuaikan model bisnisnya. Konversi fiat-ke-token kini memicu bea meterai, sementara biaya layanan platform tetap menjadi objek PPN. Pelaku usaha dengan volume transaksi tinggi menghadapi pilihan untuk menyerap biaya tambahan atau meneruskannya ke pengguna. Langkah terbaru ini melanjutkan rangkaian reformasi regulasi Nigeria dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pembatasan perbankan pada 2021, Nigeria kemudian mengakui aset digital melalui Investments and Securities Act 2025, memperkenalkan perizinan bursa, memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta meluncurkan pasar sekuritas digital yang diatur, sebelum akhirnya menerbitkan pedoman pajak terbaru. Di tingkat regional, sejumlah negara Afrika mengarah pada pengawasan melalui pajak dan perizinan ketimbang pelarangan total. Afrika Selatan memasukkan aset kripto ke dalam kerangka perpajakan, sementara Kenya memperkenalkan regulasi Virtual Asset Service Provider yang membatasi pembayaran bunga stablecoin. Tren ini mencerminkan upaya kawasan untuk menata aset digital melalui standar kepatuhan yang lebih jelas dan pengawasan formal.