Jepang Kaji Blockchain untuk Penyelesaian Efek, XRPL Berpotensi Diuntungkan

CoinDesk melaporkan, Jepang tengah mendorong pembaruan infrastruktur penyelesaian transaksi di pasar keuangannya dengan mengkaji pemindahan proses settlement saham dan obligasi pemerintah Jepang (JGB) ke sistem berbasis blockchain. Mengutip Nikkei Asia, riset ini akan melibatkan Financial Services Agency (FSA) Jepang, Kementerian Keuangan, Bank of Japan, serta sejumlah institusi keuangan. Rencana pengembangan disebut dapat mulai terbentuk paling cepat pada 2027, dengan target implementasi pada awal 2030-an. Fokus utama kajian ini adalah mempercepat settlement mendekati real-time. Saat ini, penyelesaian transaksi efek di Jepang masih didominasi skema T+1 atau T+2. Para regulator dan pelaku industri menilai ruang perbaikan masih besar, termasuk mengurangi waktu tunggu pascaperdagangan dan mengarah ke sistem yang lebih mendekati operasional 24 jam. Jika rencana berjalan, perpindahan kepemilikan saham dan JGB beserta pembayaran dana diharapkan dapat rampung lebih cepat. Model yang dibahas umumnya menekankan prinsip "delivery versus payment" (DvP), yakni penyerahan aset dan pembayaran dana terjadi secara simultan untuk menurunkan risiko counterparty serta mengurangi langkah pemrosesan manual. Dalam pembahasannya, artikel menilai XRP Ledger (XRPL) memenuhi sebagian kriteria kompatibilitas yang relevan. Meski begitu, laporan tersebut tidak menyatakan Jepang telah memilih XRPL. Disebutkan secara jelas bahwa Jepang belum mengumumkan XRPL akan menjadi fondasi infrastruktur ini. Penilaian yang muncul lebih mengarah pada keselarasan kebutuhan sistem yang direncanakan dengan kapabilitas yang sudah tersedia di XRPL. CoinDesk menyoroti XRPL yang dirancang untuk settlement cepat dan berbiaya rendah, serta mendukung transfer aset yang ditokenisasi. Jika institusi keuangan Jepang nantinya melakukan tokenisasi JGB atau efek lain, jaringan yang dipakai perlu mampu menangani transfer aset, pembayaran dana, dan struktur transaksi atomic yang lebih kompleks—arah yang dinilai sejalan dengan perluasan ekosistem XRPL dalam beberapa tahun terakhir. Ripple juga disebut memiliki pijakan bisnis di Jepang melalui kemitraan jangka panjang dengan SBI Holdings dan SBI Ripple Asia. Bagi penyedia teknologi yang ingin masuk ke sistem settlement on-chain untuk institusi keuangan di Jepang, jejaring mitra lokal dipandang sebagai prasyarat yang realistis. Artikel turut menempatkan stablecoin sebagai komponen pendukung potensial. Agar efek yang ditokenisasi dapat diselesaikan on-chain, biasanya dibutuhkan instrumen mata uang digital yang kompatibel. Komentar dalam laporan menyebut stablecoin seperti RLUSD dapat berperan dalam proses settlement ke depan. Disebutkan pula SBI VC Trade telah memperkenalkan RLUSD di Jepang. Jika Jepang kelak mengembangkan kombinasi sekuritas bertoken, mata uang digital, dan settlement nyaris real-time, fokus Ripple pada stablecoin, pembayaran institusional, dan aset bertoken dinilai berpotensi memperoleh tambahan kasus penggunaan. Laporan itu juga menekankan bahwa sekalipun institusi Jepang suatu saat menerbitkan atau menyelesaikan aset bertoken melalui XRPL, hal tersebut tidak berarti setiap transaksi harus langsung menggunakan XRP. Peran XRP sebagai aset native dan bridging dinilai baru bisa meningkat apabila pasar domestik Jepang semakin terhubung dengan jaringan pembayaran lintas negara dan pool likuiditas internasional. Kesimpulan utama ulasan tersebut bukan bahwa Jepang akan mengadopsi XRPL, melainkan bahwa riset Jepang atas pasar keuangan berbasis blockchain memiliki irisan dengan peta jalan produk XRPL dan Ripple belakangan ini. Jika aset seperti JGB semakin bergeser ke tokenisasi dan terhubung ke pasar global, manfaat potensial bagi ekosistem terkait dapat ikut melebar.