Jepang Rombak Aturan Kripto, Aset Digital Masuk Rezim Regulasi Keuangan

Jepang menyetujui revisi undang-undang terkait aset kripto yang mengubah cara aset digital diperlakukan dalam kerangka hukum pasar keuangan. Mengutip laporan Nikkei, perubahan yang lolos di parlemen pada Rabu ini menandai pergeseran besar dari pendekatan sebelumnya yang bertumpu pada Payment Services Act (PSA) menuju Financial Instruments and Exchange Act (FIEA). Melalui pembaruan ini, kripto ditempatkan lebih dekat dengan ranah keuangan tradisional, dengan pengetatan pengawasan, penguatan integritas pasar, serta aturan kepatuhan yang lebih ketat bagi pelaku usaha yang beroperasi di Jepang. Ringkasan poin penting - Parlemen Jepang mengesahkan revisi yang memperlakukan aset kripto sebagai aset keuangan di bawah FIEA, menggantikan kerangka PSA. - Aturan baru memperkenalkan pembatasan perdagangan orang dalam bagi penerbit, bursa, dan pelaku pasar lain yang memegang informasi material yang belum diungkap. - Sanksi bagi perusahaan yang beroperasi tanpa registrasi diperkirakan meningkat tajam. - Perusahaan kripto yang sudah terdaftar dapat mengalami reklasifikasi dalam hukum, sejalan dengan upaya menyelaraskan istilah dan pengawasan dengan regulasi keuangan tradisional. Dari rezim berbasis pembayaran menuju kerangka aset keuangan Di bawah pendekatan lama, aset kripto di Jepang pada umumnya dipandang melalui kacamata PSA yang menempatkan aset digital terutama sebagai instrumen terkait pembayaran. Revisi terbaru, menurut Nikkei, mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset keuangan di bawah FIEA. Perubahan klasifikasi ini berdampak langsung pada desain kepatuhan. Ketika kripto masuk cakupan FIEA, pelaku usaha biasanya dituntut memenuhi standar perilaku pasar, pengungkapan, dan pengawasan yang lebih dekat dengan praktik broker dan lingkungan perdagangan, bukan model penyedia jasa pembayaran. Larangan insider trading dan penguatan standar integritas pasar Aturan revisi juga memperketat ketentuan perilaku di seluruh ekosistem. Nikkei menyebut penerbit, bursa, dan pelaku pasar lain dilarang bertransaksi ketika mengetahui informasi material yang belum dipublikasikan. Struktur hukumnya dirancang menyerupai pembatasan insider trading di keuangan tradisional (TradFi). Bagi bursa dan perantara lain, ini berpotensi mengubah kontrol harian, mulai dari bagaimana informasi material didokumentasikan, siapa yang dapat mengaksesnya, hingga pengelolaan aktivitas perdagangan menjelang peristiwa korporasi yang signifikan. Walau rincian mekanisme penegakan tidak dijabarkan dalam kutipan yang tersedia, hadirnya aturan insider trading menunjukkan arah kebijakan regulator untuk menempatkan pasar kripto di bawah standar kewajaran dan integritas yang lazim pada pasar sekuritas dan derivatif yang teregulasi. Sanksi lebih berat untuk operasi tanpa registrasi Revisi Jepang juga dilaporkan meningkatkan konsekuensi bagi perusahaan yang menjalankan bisnis tanpa registrasi yang diwajibkan. Nikkei melaporkan ancaman hukuman penjara maksimum dapat naik dari tiga tahun menjadi 10 tahun, dan denda meningkat dari sekitar 3 juta yen (sekitar US$19.000) menjadi sekitar 10 juta yen. Laporan itu juga menyebut pelanggaran insider trading dapat dikenai hukuman hingga lima tahun penjara, denda hingga 5 juta yen, atau keduanya. Secara praktis, peningkatan sanksi ini menaikkan risiko hukum bagi perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban kepatuhan, serta bagi karyawan yang bertransaksi atau memengaruhi transaksi tanpa kontrol yang sesuai dengan aturan baru. Bagi trader dan investor, pengetatan hukuman bisa mendorong tata kelola internal yang lebih kuat dan pada akhirnya memengaruhi perilaku pasar serta keandalan pengungkapan dari perusahaan maupun bursa. Reklasifikasi bisnis kripto dan tren penyelarasan dengan TradFi Di luar perubahan substansi, kerangka baru disebut turut menyesuaikan istilah untuk entitas terdaftar. Terminologi dapat bergeser dari "cryptocurrency exchange" menjadi "cryptocurrency trading company", mencerminkan peran yang lebih luas yang kini diasosiasikan regulator dengan sektor tersebut. Pendekatan Jepang sejalan dengan pola global: alih-alih membangun rezim hukum yang sepenuhnya terpisah untuk kripto, banyak yurisdiksi memetakan aktivitas aset digital ke dalam kategori regulasi keuangan yang sudah ada. Tren serupa terlihat dalam liputan Cointelegraph, termasuk laporan mengenai panduan draft otoritas pajak Afrika Selatan terkait penerapan aturan pajak yang berlaku pada aset kripto. Di Amerika Serikat, regulator juga terus memperjelas bagaimana kerangka sekuritas dan komoditas yang ada dapat diterapkan pada berbagai aktivitas aset digital, menegaskan bahwa arah "kripto sebagai keuangan" bukan hanya terjadi di Jepang. Dampaknya bagi pelaku pasar Bagi bursa kripto dan perantara lain, tantangan terdekat bersifat operasional: menyelaraskan sistem kepatuhan dengan rezim hukum yang lebih menyerupai regulasi pasar tradisional. Ini kemungkinan mencakup proses pengawasan yang lebih ketat, dokumentasi yang lebih jelas terkait informasi material, serta kontrol yang lebih kuat atas siapa yang boleh bertransaksi dan kapan. Bagi investor, perubahan ini terutama menyangkut prediktabilitas. Ketika aturan perilaku dan sanksi mendekati standar pasar keuangan mapan, peserta pasar dapat memiliki keyakinan lebih besar bahwa praktik perdagangan berada di bawah standar integritas yang sebanding. Pertanyaan jangka panjangnya adalah seberapa ketat dan konsisten aturan baru akan ditegakkan ketika pasar beradaptasi. Pelaku pasar perlu mencermati panduan lanjutan terkait implementasi, khususnya mengenai persyaratan registrasi, ekspektasi kepatuhan bagi bursa dan penerbit, serta bagaimana otoritas menafsirkan "informasi material" dalam praktik. Rincian tersebut akan menentukan seberapa cepat pasar kripto Jepang bertransisi ke kerangka baru dan celah kepatuhan apa yang masih perlu ditutup.