Irland Rilis Aturan AML Baru, Transfer ke Dompet Kripto Pribadi Jadi Sorotan

Irlandia menerbitkan strategi nasional anti pencucian uang (AML) pertamanya, dengan pelaku industri kripto menjadi fokus utama. Strategi hingga 2030 ini diluncurkan oleh Tánaiste sekaligus Menteri Keuangan Simon Harris dan menetapkan kewajiban baru bagi cryptoasset service providers (CASPs), termasuk "pemeriksaan yang ditingkatkan" untuk transfer yang melibatkan dompet pribadi (self-hosted) serta uji tuntas (due diligence) yang lebih ketat saat berurusan dengan perusahaan kripto di luar negeri. Departemen Keuangan menyatakan dokumen tersebut menyempurnakan penerapan sebagian besar EU Transfer of Funds Regulation di Irlandia. Sejumlah elemen yang tersisa kini menciptakan beban kepatuhan tambahan bagi CASPs, terutama pengawasan ekstra untuk transfer yang bersentuhan dengan dompet pribadi. Kewajiban baru ini mengimplementasikan rekomendasi FATF "travel rule", yang mewajibkan informasi pengirim dan penerima ikut menyertai transaksi kripto. Strategi ini terbit seiring MiCA membentuk kategori regulasi pan-EU bagi CASPs. Irlandia memberi masa grandfathering lebih singkat, 12 bulan (dibanding 18 bulan yang diizinkan regulasi), yang berakhir pada akhir Desember 2025. Artinya, kewajiban kini berlaku penuh bagi perusahaan yang telah mengantongi otorisasi lengkap. MiCA mulai berlaku penuh di seluruh blok pada 1 Juli, sementara Brussel berencana meninjau ulang aturan pada 2027 untuk membahas penerbit stablecoin di luar UE. Dokumen tersebut juga melanjutkan rencana aksi 30 poin dan National Risk Assessment yang dirilis Juni 2026, yang menyoroti penyalahgunaan kripto sebagai ancaman yang terus berkembang dan menjanjikan pengamanan lebih kuat untuk keuangan digital. Langkah domestik dan jadwal implementasi Otoritas baru, Gambling Regulatory Authority of Ireland, ditugaskan menyusun standar industri untuk menerima kripto sebagai sumber dana. Standar ini mencakup due diligence guna memverifikasi legitimasi dan ditargetkan terbit pada Q2 2027. Di tingkat UE, Anti-Money Laundering Regulation akan memperketat aturan: mulai Juli 2027, CASPs dilarang menyediakan atau menahan akun kripto anonim, atau akun yang memungkinkan transaksi dianonimkan, termasuk melalui koin yang meningkatkan anonimitas. Penyedia dompet perangkat keras, perangkat lunak, dan dompet self-hosted murni yang tidak memiliki akses maupun kontrol atas dana dikecualikan. Penegakan aturan ini akan diawasi oleh Anti-Money Laundering Authority (AMLA) yang berbasis di Frankfurt. Tekanan global makin kuat Dorongan kebijakan ini sejalan dengan meningkatnya pengawasan internasional. FATF yang berbasis di Paris mendorong negara-negara menerapkan travel rule untuk aktivitas kripto. Dalam laporan Juli, FATF menyebut platform DeFi dengan pengendali yang dapat diidentifikasi perlu diawasi layaknya perusahaan keuangan lain, dan menemukan hampir 93% yurisdiksi yang disurvei belum menerapkan standar FATF untuk pengaturan yang memenuhi kriteria. Inggris juga memperketat rezimnya. Draf reformasi HM Treasury pada September 2025 mengusulkan penurunan ambang batas notifikasi perubahan pengendalian (change-in-control) untuk perusahaan kripto dari 25% menjadi 10%. Dampaknya bagi industri dan pengguna Strategi ini menegaskan niat Irlandia menutup ruang kripto sebagai jalur pencucian uang. "Irlandia tidak akan menjadi tempat yang aman untuk mencuci hasil kejahatan," kata Simon Harris. Bagi CASPs, infrastruktur pembayaran, dan bisnis perjudian yang menerima kripto, periode mendatang berarti beban kepatuhan lebih berat, tuntutan berbagi data yang lebih luas untuk transfer, serta pemeriksaan lebih ketat atas mitra lintas negara. Bagi pengguna, pengecualian untuk self-custody tetap dipertahankan, tetapi proses akan lebih "bergesekan" saat dana mengalir melalui entitas yang diatur. Pelaku industri pun perlu bersiap menghadapi aturan yang lebih ketat dan penegakan yang lebih aktif di seluruh UE.