FinCEN Tarik Usulan Aturan Pelaporan Crypto Mixing usai Muncul Keberatan Publik

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS pada 5 Oktober mengumumkan penarikan usulan aturan pencatatan dan pelaporan terkait crypto mixing. Crypto mixing merujuk pada teknik yang menyamarkan sumber, tujuan, atau nilai transaksi. FinCEN juga mencabut temuan tahun 2023 yang menyatakan crypto mixing lintas negara sebagai kategori transaksi yang menjadi perhatian utama pencucian uang. Pemberitahuan penarikan dijadwalkan terbit di Federal Register pada 6 Oktober dan berlaku efektif sejak tanggal publikasi. Regulator menyebut masukan publik menyoroti definisi yang terlalu luas berpotensi menghambat aktivitas yang sah dan menambah beban pelaporan yang besar. Rancangan aturan tersebut tidak hanya menyasar layanan mixing khusus, tetapi juga mewajibkan lembaga keuangan melaporkan informasi tentang transaksi yang tercakup beserta nasabahnya, terlepas dari protokol atau layanan yang digunakan. Contoh aktivitas yang sempat dimasukkan antara lain penggabungan dana (pooling), koordinasi transaksi menggunakan kode, pemecahan transfer, pengalihan dana melalui rangkaian dompet sekali pakai (single-use wallets), pertukaran antar aset kripto, serta penundaan yang dipicu pengguna. Kewajiban yang diusulkan berlaku untuk lembaga keuangan domestik yang mengetahui, mencurigai, atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa suatu transaksi kripto melibatkan mixing di luar AS. Transaksi yang tercakup harus terjadi oleh, melalui, atau menuju lembaga tersebut dan melibatkan mixing di dalam atau yang melibatkan yurisdiksi di luar AS. Definisi itu mengecualikan proses transaksi internal tertentu di bank, broker-dealer, dan money services businesses yang tetap menyimpan catatan sumber dan tujuan serta menyerahkannya ketika diwajibkan secara hukum. Risiko paparan privasi bagi pengguna dompet diperkirakan akan muncul melalui laporan lembaga, yang dapat memuat alamat dompet, hash transaksi, alamat IP, serta informasi identitas nasabah yang berada dalam penguasaan lembaga. Lembaga juga akan diwajibkan mendokumentasikan kepatuhan. FinCEN menegaskan pedoman yang sudah ada tetap berlaku, termasuk kewajiban pendaftaran bagi penyelenggara pengiriman uang kripto yang tercakup, program anti pencucian uang berbasis risiko, pemeriksaan nasabah yang relevan, pencatatan, serta pelaporan aktivitas mencurigakan. Transfer yang memenuhi syarat juga tetap tunduk pada Funds Travel Rule. Pedoman tersebut membedakan layanan anonimisasi yang menerima dan meneruskan nilai dari pemasok perangkat lunak anonimisasi. Penyediaan alat semata tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai money transmitter, meski pengoperasian bisnis transmisi dapat memenuhi kriteria itu. Pengguna unhosted wallet yang membayar barang atau jasa atas nama sendiri juga tidak dianggap money transmitter hanya karena aktivitas tersebut. Pengumuman FinCEN turut mencakup proposal terpisah mengenai unhosted wallet yang diterbitkan pada Desember 2020. Agenda regulasi Spring 2024 telah mencantumkan proposal itu sebagai ditarik per 12 April 2024, dan pemberitahuan terbaru menyatakan FinCEN tidak akan mengambil langkah lanjutan. Ke depan, FinCEN menyatakan akan terus memantau penggunaan crypto mixing untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya, serta dapat mengambil langkah tambahan. Kewajiban yang sudah berjalan bagi lembaga keuangan tetap menjadi acuan dalam menilai transaksi yang terkait privasi.