FinCEN Tarik Usulan Pelaporan "Crypto Mixing" Usai Menuai Penolakan Industri

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS pada 5 Oktober mengumumkan penarikan usulan aturan pelaporan terkait "crypto mixing", yakni teknik yang menyamarkan sumber, tujuan, atau nilai transaksi kripto. Rancangan aturan ini tidak hanya menyasar layanan mixing khusus, tetapi juga memperluas cakupan hingga mewajibkan lembaga keuangan melaporkan transaksi yang termasuk kategori tersebut beserta informasi nasabahnya. FinCEN sekaligus mencabut temuan tahun 2023 yang menyatakan crypto mixing lintas negara sebagai kelas transaksi yang menjadi perhatian utama pencucian uang, serta menarik usulan aturan pencatatan dan pelaporan yang menyertainya. Pemberitahuan penarikan dijadwalkan terbit di Federal Register pada 6 Oktober dan berlaku efektif pada tanggal publikasi. FinCEN menyebut keberatan para pemberi masukan, terutama bahwa definisi yang terlalu luas berpotensi menekan aktivitas sah dan menciptakan beban pelaporan yang besar. Definisi yang diusulkan berlaku terlepas dari protokol atau layanan yang digunakan. Dalam naskah usulan, contoh praktik mixing mencakup penggabungan dana (pooling), koordinasi transaksi melalui kode, pemecahan transfer (splitting), perutean dana lewat rangkaian dompet sekali pakai (single-use wallets), pertukaran antar aset kripto, hingga penundaan transaksi yang dipicu pengguna. Kewajiban pelaporan akan berlaku bila lembaga keuangan domestik yang tercakup mengetahui, mencurigai, atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa transaksi kripto yang dilakukan oleh, melalui, atau kepada lembaga tersebut melibatkan mixing yang terjadi di luar AS atau melibatkan yurisdiksi di luar AS. Dengan dibatalkannya rencana pelaporan crypto mixing yang belum sempat diimplementasikan ini, ketentuan yang sudah berlaku tetap berjalan, termasuk aturan terkait pengirim (transmitter), transfer, dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Definisi usulan juga mengecualikan proses internal tertentu yang digunakan untuk mengeksekusi transaksi di bank, broker-dealer, dan money services businesses, selama institusi menyimpan catatan sumber dan tujuan dana serta menyerahkannya bila diwajibkan oleh hukum. Bagi pengguna dompet, potensi paparan privasi muncul melalui laporan institusi. Laporan tersebut dapat mencakup alamat dompet, transaction hash, alamat IP, serta informasi identitas nasabah yang dimiliki institusi. Lembaga keuangan juga akan diwajibkan mendokumentasikan kepatuhan. Kewajiban kepatuhan yang ada tetap berlaku. Mengacu pada pedoman FinCEN saat ini, penyelenggara pengiriman uang kripto (covered crypto money transmitters) tetap wajib melakukan registrasi, menjalankan program anti pencucian uang berbasis risiko, menjalankan pemeriksaan nasabah yang relevan, melakukan pencatatan, serta melaporkan aktivitas mencurigakan. Transfer yang memenuhi kriteria juga tetap tunduk pada Funds Travel Rule. Pedoman tersebut membedakan layanan anonimisasi yang menerima dan meneruskan nilai (value) dari pemasok perangkat lunak anonimisasi. Menyediakan alat saja tidak otomatis menjadikan seseorang money transmitter, meski mengoperasikan bisnis transmisi dapat menimbulkan kewajiban tersebut. Pengguna unhosted wallet yang membayar barang atau jasa untuk kepentingannya sendiri tidak menjadi money transmitter hanya karena aktivitas tersebut. Pengumuman FinCEN juga menyinggung usulan terpisah mengenai unhosted wallet yang dipublikasikan pada Desember 2020. Usulan itu sudah tercantum sebagai ditarik pada 12 April 2024 dalam agenda regulasi Spring 2024. Pemberitahuan terbaru menyatakan lembaga tidak akan mengambil tindakan lanjutan. FinCEN menegaskan akan tetap memantau crypto mixing terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lain, serta membuka kemungkinan langkah tambahan di kemudian hari. Bagi lembaga keuangan, kewajiban yang sudah ada tetap relevan saat menilai transaksi yang berkaitan dengan isu privasi. Tulisan "FinCEN drops crypto mixing proposal as backlash kills rule" pertama kali dipublikasikan oleh CryptoSlate.