FinCEN Cabut Usulan Aturan 2020 soal Dompet Kripto Non-Kustodian

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS menarik kembali usulan aturan tahun 2020 yang akan mewajibkan pelaporan dan pencatatan untuk transaksi yang melibatkan dompet kripto non-kustodian (unhosted), berdasarkan pemberitahuan di Federal Register yang diajukan pada 5 Oktober. Regulator menyatakan tidak akan melanjutkan proses aturan tersebut. Keputusan ini mengakhiri dorongan selama lima tahun untuk mewajibkan bank dan penyedia jasa uang (money services businesses/MSB) mengumpulkan data identitas dan transaksi setiap kali nasabah memindahkan aset digital ke atau dari dompet self-custody. Kerangka itu tidak pernah berlaku efektif dan sejak awal menuai kritik berkelanjutan dari industri kripto. Rincian kewajiban dalam usulan 2020 Pemberitahuan usulan pembuatan aturan (notice of proposed rulemaking) yang terbit pada 23 Desember 2020 (RIN 1506AB47) mengatur bahwa bank dan MSB harus melaporkan ke FinCEN serta memverifikasi identitas nasabah untuk transaksi di atas US$10.000, atau akumulasi transaksi yang melampaui ambang tersebut dalam 24 jam, bila melibatkan dompet unhosted atau dompet lain yang termasuk cakupan aturan. Untuk transaksi di atas US$3.000, usulan itu memicu kewajiban pencatatan dan verifikasi identitas. Dalam dokumen tersebut, "unhosted wallet" didefinisikan sebagai dompet yang transaksinya tidak perlu diproses oleh lembaga keuangan mana pun. Sementara "otherwise covered wallets" merujuk pada dompet yang ditahan di lembaga keuangan asing di luar jangkauan Bank Secrecy Act. Cakupannya meliputi convertible virtual currency dan aset digital yang memiliki status legal tender. Alasan penarikan saat ini FinCEN menempatkan penarikan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah menyusun aturan aset digital yang "fit-for-purpose". Pemberitahuan tersebut merujuk pada laporan dari President's Working Group on Digital Asset Markets yang dibentuk melalui Executive Order 14178, "Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology." Langkah ini mengikuti kritik industri selama bertahun-tahun yang menilai usulan tersebut berpotensi memperlakukan pengguna self-custody sehari-hari layaknya counterparties keuangan dan mendorong aktivitas ke platform yang tidak teregulasi. Penarikan ini ditandatangani oleh Deputy Director Jimmy L. Kirby dan dijadwalkan terbit secara resmi pada 6 Oktober. Dampak bagi self-custody dan kepatuhan Bank dan MSB tetap terikat pada kewajiban anti-pencucian uang yang berlaku, termasuk kewajiban crypto Travel Rule yang mensyaratkan pertukaran informasi nasabah pada transfer tertentu. Penarikan usulan ini tidak menghapus kewajiban tersebut. Bagi pemegang aset yang menggunakan dompet self-custody, keputusan ini menghilangkan ancaman pelaporan federal yang spesifik, sementara lanskap AML yang lebih luas tetap berlaku. Di yurisdiksi lain, persyaratan identitas kripto masih terus diperluas, termasuk aturan AML Uni Eropa tahun 2027 yang memperluas pemeriksaan nasabah ke pengguna kripto sesekali dan menetapkan batas pembayaran tunai.