CFTC Gugat Utah untuk Hentikan Tindakan Negara Bagian terhadap Pasar Prediksi
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) menggugat Negara Bagian Utah dan Jaksa Agung Derek Brown. Gugatan diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utah pada Senin. Langkah ini memperuncing pertarungan hukum soal pasar prediksi dan sejauh mana otoritas negara bagian boleh membatasinya.
Jaksa Agung Utah sebelumnya menyatakan akan menindak Kalshi dan entitas afiliasi atas tuduhan meraup hingga US$60 juta dari taruhan peristiwa ilegal. CFTC menilai pendekatan Utah mengabaikan maksud Kongres membentuk satu kerangka federal untuk derivatif komoditas. Regulator berargumen pembatasan negara bagian mencampuri pasar yang berada di bawah pengawasan CFTC.
Inti sengketa adalah klasifikasi kontrak peristiwa yang diperdagangkan melalui bursa terdaftar CFTC. CFTC menyatakan kontrak tersebut memenuhi definisi swap dalam Commodity Exchange Act. Bursa yang menawarkannya adalah Designated Contract Markets (DCM) yang diatur CFTC. Menurut regulator, Utah berupaya membatasi aktivitas yang oleh Kongres dimaksudkan berada di bawah kewenangan federal eksklusif. CFTC menyebut langkah Utah memasuki skema federal eksklusif yang dirancang Kongres untuk mengawasi pasar derivatif komoditas Amerika Serikat. Regulator membingkai perkara ini sebagai konflik yurisdiksi: apakah persetujuan dan pengawasan federal dapat diveto negara bagian.
Kalshi membantah melakukan pelanggaran. Juru bicara Kalshi, Jacki McGavick, dalam respons lewat email kepada Cointelegraph menyatakan platform tunduk pada pengawasan federal dan tidak ada satu negara bagian pun yang berhak memvetonya. Perselisihan ini merupakan bagian dari pola lebih luas. Beberapa negara bagian menantang pasar prediksi, sementara CFTC bersikeras memiliki kewenangan berdasarkan hukum federal. Ketua CFTC Michael Selig berulang kali menyatakan regulator memiliki yurisdiksi eksklusif atas pasar prediksi. Kasus Utah menjadi ujian lain atas klaim tersebut.
Bagi pelaku pasar, pertarungan yurisdiksi ini menciptakan ketidakpastian soal lokasi operasi platform. Produk yang telah lolos pengawasan federal tetap menghadapi kemungkinan tindakan negara bagian. Risiko hukum dan friksi operasional meningkat, terutama bagi platform yang bergantung pada partisipasi lintas negara bagian.
Gugatan CFTC menambah daftar perkara federal dan negara bagian terkait aktivitas pasar prediksi dan tanggung jawab pengawasan. Pertanyaan hukumnya bisa berakhir di Mahkamah Agung Amerika Serikat karena menyangkut batas antara kewenangan negara bagian dan regulasi federal. September lalu, pejabat New Jersey meminta Mahkamah Agung meninjau sengketa mereka dengan Kalshi yang mirip dengan perkara di tempat lain. Upaya serupa muncul di Michigan, Ohio, Kentucky, Nevada, Massachusetts, Wisconsin, dan New York. Hingga Selasa, Mahkamah Agung belum mengumumkan apakah akan menyidangkan perkara New Jersey. Keputusan itu dapat memengaruhi cara pengadilan rendah menangani gelombang gugatan negara bagian dan memperjelas apakah skema regulasi federal sepenuhnya menggantikan pembatasan negara bagian.
Sebelum ada keputusan, platform seperti Kalshi menghadapi kemungkinan putusan yang tidak konsisten antar yurisdiksi, meski struktur pasar tetap berada di bawah pengawasan federal. Investor dan pengguna perlu mencermati hasil perkara serta cara hakim menafsirkan teori yurisdiksi eksklusif CFTC dan apakah tindakan negara bagian dinilai sejalan dengan hukum federal.
Dengan CFTC kini menantang kewenangan Utah langsung di pengadilan federal, perkembangan kunci berikutnya adalah cara Pengadilan Distrik Utah menangani isu yurisdiksi. Hakim perlu menentukan apakah perkara ini dianggap menghambat skema regulasi CFTC atau merupakan upaya penegakan hukum yang sah dari negara bagian. Kesediaan Mahkamah Agung ikut campur tetap menjadi faktor penentu terbesar apakah konflik-konflik ini akan bermuara pada satu aturan nasional.
