CCI dan Blockchain Association Gugat Pejabat Illinois Terkait Pajak Aset Digital 0,2%
Ringkasan Pasar AI
Dua kelompok advokasi kripto utama di AS menggugat pejabat Illinois untuk memblokir rencana pajak aset digital sebesar 0,2% yang didasarkan pada volume transaksi, dengan alasan pelanggaran konstitusional dan due process serta potensi pajak berganda dan standar kepatuhan yang tidak jelas. Meskipun penerapannya baru pada 2027, kasus ini menimbulkan ketidakpastian regulasi tingkat negara bagian dan biaya perdagangan yang lebih luas bagi para pelaku pasar AS, dengan potensi implikasi bagi aktivitas bursa, broker, dan ritel jika rezim serupa meluas.
Level dampak
● Sedang
Aset terdampak
BTC/USDT+1.77%
Wawasan AI · BTC/USDTWawasan AI
● Netral
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Menurut laporan ChainCatcher, kelompok inisiatif aset digital Crypto Council for Innovation (CCI) bersama Blockchain Association (BA) mengajukan gugatan terhadap pejabat negara bagian Illinois untuk menentang pajak kripto sebesar 0,2%.
Pajak tersebut dijadwalkan berlaku mulai Januari 2027 dan dikenakan berdasarkan volume transaksi, bukan pendapatan. CCI dan BA mendaftarkan gugatan di Seventh Judicial Circuit Court of Sangamon County. Mereka menilai ketentuan pajak itu melanggar Konstitusi AS, Konstitusi Illinois, aturan due process federal dan negara bagian, serta Internet Tax Freedom Act, dan berpotensi memicu pajak berganda.
Dalam gugatannya, kedua organisasi juga menyebut aturan pajak tersebut terlalu samar, sehingga membebani kepatuhan bagi warga dan broker, sekaligus meningkatkan risiko sanksi perdata maupun pidana. CEO Blockchain Association, Summer Mersinger, mengatakan Illinois tidak dapat menerapkan rezim pajak yang mendiskriminasi perdagangan digital dan memperbesar ketidakpastian bagi konsumen serta pelaku usaha.
Sebelumnya, Digital Chamber juga mengajukan gugatan serupa pada Juli terkait pajak yang sama, dengan alasan kebijakan itu mendiskriminasi pelaku perdagangan aset digital.
