Blockchain Association Dorong Aturan KYC yang Lebih Tepat Sasaran bagi Penerbit Stablecoin
Ringkasan Pasar AI
Blockchain Association mendesak regulator untuk membatasi kewajiban KYC/CIP penerbit stablecoin pada mint/penebusan di pasar primer, dengan alasan swap DEX di pasar sekunder tidak memiliki hubungan pelanggan langsung. Organisasi ini juga mempromosikan zero-knowledge proofs untuk memenuhi kepatuhan sambil mengurangi risiko penyimpanan data pribadi jangka panjang di bawah aturan penyimpanan catatan lima tahun. Surat tersebut menyoroti potensi friksi implementasi saat lembaga-lembaga meluncurkan persyaratan stablecoin GENIUS Act pada lini masa yang berbeda, yang memengaruhi ekspektasi kepatuhan di seluruh jalur DeFi.
Level dampak
● Sedang
Aset terdampak
ETH/USDT+2.41%
Wawasan AI · ETH/USDTWawasan AI
● Netral
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Blockchain Association pada 21 Agustus mengirim surat tanggapan kepada regulator federal AS, menolak cakupan aturan know-your-customer (KYC) yang diusulkan untuk penerbit stablecoin. Intinya, jika seseorang membeli stablecoin di bursa terdesentralisasi melalui smart contract, penerbit tidak semestinya dibebani kewajiban untuk mengidentifikasi pembeli tersebut.
Surat itu menanggapi rancangan aturan bersama FinCEN, Federal Reserve, dan sejumlah lembaga federal lain yang akan menetapkan kewajiban customer identification program (CIP) bagi permitted payment stablecoin issuers (PPSI) berdasarkan GENIUS Act. Undang-undang yang diteken pada 18 Juli 2025 ini menjadi kerangka federal komprehensif pertama di AS untuk payment stablecoins.
Fokus hanya di pasar primer
Asosiasi menegaskan tidak menolak KYC untuk penerbit stablecoin dan pada garis besar mendukung rancangan aturan tersebut. Keberatan utamanya ada pada sejauh mana kewajiban itu diperluas. Dalam proposal, CIP dirancang mengikuti kewajiban bank: penerbit wajib mengumpulkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor identifikasi pelanggan, serta menyimpan catatan selama lima tahun setelah akun ditutup.
Menurut Blockchain Association, persyaratan ini seharusnya berlaku hanya ketika ada hubungan kontraktual yang eksplisit antara penerbit dan pelanggan. Praktiknya terbatas pada aktivitas pasar primer—pencetakan (minting) dan penebusan (redemption) stablecoin secara langsung—ketika penerbit dan pelanggan benar-benar bertransaksi.
Transaksi di pasar sekunder dinilai berbeda. Saat stablecoin ditukar lewat protokol terdesentralisasi, penerbit tidak memiliki hubungan langsung dengan pembeli. Asosiasi menilai memaksakan CIP pada konteks ini tidak praktis dan tidak selaras dengan cara kerja infrastruktur blockchain.
Zeroknowledge proofs sebagai jalan tengah verifikasi
Di luar isu ruang lingkup, Blockchain Association juga meminta fleksibilitas dalam metode verifikasi identitas. Kelompok ini mendorong agar teknologi zeroknowledge proof dapat diterima untuk memenuhi persyaratan CIP. Zeroknowledge proofs memungkinkan seseorang membuktikan klaim—misalnya berusia di atas 18 tahun atau identitasnya telah diverifikasi—tanpa membuka data dasarnya. Klaim tervalidasi lewat kriptografi, sementara informasi pribadi tetap tersembunyi.
Kewajiban penyimpanan data lima tahun dalam proposal dianggap memperbesar risiko. Menyimpan data pribadi selama setengah dekade setelah akun ditutup berarti memperpanjang periode paparan terhadap ancaman keamanan. Metode verifikasi yang menjaga privasi dinilai dapat membantu penerbit patuh tanpa menimbun data seperti nama, alamat, dan nomor identifikasi.
Koordinasi jadwal implementasi
Surat tersebut juga menyoroti persoalan koordinasi. GENIUS Act membentuk kategori regulasi baru, tetapi lembaga yang menjalankannya bergerak dengan jadwal berbeda. Blockchain Association meminta regulator menyelaraskan tenggat agar penerbit tidak menghadapi periode kepatuhan yang tumpang tindih atau berpotensi saling bertentangan.
Pengajuan komentar itu sendiri mengikuti tenggat Agustus 2026 yang ditetapkan dalam proses penyusunan aturan.